MEDAN-Direktur Eksekutif Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik mengatakan, ungkapan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, melalui media sosial yang menyalahkan instansi sebagai penyebab jalan rusak di Kota Medan dinilai salah sasaran.

Menurutnya, Wakil Wali Kota Medan hanya mencari kambing hitam dalam persoalan jalan dan banyaknya infrastruktur yang rusak di Kota Medan.

"Proyek jaringan pipa limbah ( MSHP) Kota Medan yang dimaksudkan Akhyar dimulai sejak tahun 2011 sampai 2016 sudah selesai di zona 1 sampai 9, dan akan dilanjutkan pada tahun 2018 di zona 19 sampai zona 12," katanya.

Atas dasar itu, ucapnya, apa yang disalahkan Wakil Wali Kota Medan itu tidak benar. Ia menilai proyek MSHP hanya sebagian kecil saja, dan itu merupakan program yang kontraknya ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Medan sendiri.

"Apakah Sekda dan Wakil Wali Kota Medan tak paham dengan program Kota Medan, apa Wakil Wali Kota Medan tak paham dengan program Mebidangro, karena semua mencakup dalam dokumen kontrak proyek MSHP, semua mencakup dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Medan 25 tahun ke depan," sebutnya.

Atas dasar itu, lanjutnya, tidak perlu Wakil Wali Kota menyalahkan instansi lain tentang jalan rusak di Medan, karena sangat merugikan bagi Pemko Medan sendiri. "Mari kita bangun sinergitas dalam membangun Kota Medan, baik pemerintah kotanya, pemerintah provinsinya dan pemerintah pusat," sebutnya.

Pihaknya juga mengimbau agar kondisi jalan rusak di Kota Medan menjadi perhatian bagi Akhyar. "Jangan mencari celah-celah untuk menyelamatkan diri, padahal jalan rusak itu adalah kenyataan. Mari kita bangun Kota Medan ini bersama-sama, tidak perlu dibahas apa yang dikatakan Wakil Wali Kota Medan Akhyar, yang menuduh Kementerian PUPR sebagai penyebab jalan rusak di Medan," tegasnya.