MEDAN-Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi di Pemerintah Republik Indonesia (pemerintah pusat) menaruh perhatian besar pada Sumatera Utara.
Buktinya, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah untuk pembangunan di Sumatera Utara, seperti pembangunan jalan tol lintas Sumatera Utara dan pembangunan Danau Toba. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Faisal Riza.
"Investasi Pemerintah Pusat di Sumut sudah besar dan akan semakin besar. Ada jalan tol, ada pembangunan danau toba, itukan ratusan triliun dananya," katanya.
Kondisi tersebut, menurut Faisal, menjadi sinyal bahwa Pemerintah Pusat memiliki kepentingan yang besar di Sumatera Utara, begitu pun sebaliknya.
"Ini menjadi tanda bahwa kepentingan Pemerintah Pusat di Sumatera Utara besar. Begitu pun dengan Sumatera Utara. Terdapat nilai tawar yang tinggi di antara keduanya," jelas Faisal.
Oleh karena itu, Faisal menyimpulkan, silang kepentingan di antara kedua pihak tersebut akan berpengaruh terhadap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018.
"Sumut harus punya tokoh, dalam hal ini Gubernur yang bisa membaca kebutuhan provinsi, pembangunan di daerah, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Presiden, dan memiliki bargaining position yang kuat," demikian Faisal.
"Investasi Pemerintah Pusat di Sumut sudah besar dan akan semakin besar. Ada jalan tol, ada pembangunan danau toba, itukan ratusan triliun dananya," katanya.
Kondisi tersebut, menurut Faisal, menjadi sinyal bahwa Pemerintah Pusat memiliki kepentingan yang besar di Sumatera Utara, begitu pun sebaliknya.
"Ini menjadi tanda bahwa kepentingan Pemerintah Pusat di Sumatera Utara besar. Begitu pun dengan Sumatera Utara. Terdapat nilai tawar yang tinggi di antara keduanya," jelas Faisal.
Oleh karena itu, Faisal menyimpulkan, silang kepentingan di antara kedua pihak tersebut akan berpengaruh terhadap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018.
"Sumut harus punya tokoh, dalam hal ini Gubernur yang bisa membaca kebutuhan provinsi, pembangunan di daerah, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Presiden, dan memiliki bargaining position yang kuat," demikian Faisal.