JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi isu adanya sebuah institusi negara yang menyelundupkan 5.000 buah senjata. Untuk memuluskan aksi tersebut, nama Jokowi dicatut oleh institusi tersebut. ''Presiden harus mengklarifikasikan, karena presiden itu kan penanggung jawab tertinggi," kata Asrul di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017).

Namun, kemudian Politikus Partai Persatuan Pembanguan tersebut mengatakan penyampaian klarifikasi tersebut bisa dilakukan oleh pihak lain selain presiden. Asalkan orang tersebut sudah ditunjuk oleh presiden untuk mengklarifikasikannya kepada publik.

"Terserah presiden, apakah presiden bilang? Ya yang mengklarifikasi biar Pak Wapres atau Pak Menkopolhukam itu kan keputusan presiden," katanya.

Sekjen PPP mengatakan sebelum itu dilakukan oleh Presiden, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden terkait isu tersebut. Hal itu bertujuan agar tidak ada persepsi negatif di masyarakat soal hubungan antar lembaga pemerintah.

"Saya kira begini lah, karena itu sudah disampaikan ke publik, maka kemudian panglima tentu menyampaikan ke atasan, atasan beliau kan presiden, sampaikan kepada presiden dan kemudian direkam oleh presiden.  Daripada kemudian itu menjadi seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak gitu loh," kata Asrul.

Usut Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan ikut berkomentar saat ditanya wartawan soal isu 5.000 senjata yang diimpor oleh institusi non militer dengan mencatut nama presiden Joko Widodo.

Menurut Zulkifli, apabila impor senjata tersebut tidak sesuai ketentuan alias ilegal sebaiknya diusut oleh aparat berwenang.

''Ya diusut saja kalau ilegal, ya urusan polisi diusut, ditindak sesuai peraturan berlaku. Namanya juga ilegal kan,'' ujar Zulkifli di komplek MPR/DPR Senayan, Jakarta, Sabtu, (23/9/2017).

Menurut Zulkifli memiliki satu senjata tanpa izin saja ?dapat dikenakan pidana. aplagi kalau lima ribu senjata.

Oleh karenanya Zulkifli mengatakan kasus tersebut sebaiknya ditangani.

''Kalau orang pakai pistol satu engga izin bagaimana? Apalagi lima ribu, sebaiknya diusut dan itu urusan polisi,'' pungkasnya.

Isu mengenai akan adanya impor lima ribu sen?jata tersebut berawal dari akun twitter Radio Elshita.

Selain itu beredar pula di kalangan wartawan cuplikan audio rekaman pemberitaan mengenai impor senjata tersebut.

Pernyataan Impor lima ribu senjata itu ternyata diungkapkan oleh panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, saat acara silaturahmi dengan purnawirawan mantan panglima dan kepala staf di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat, (22/9/2017).

Turut hadir dalam acara silaturahmi tersebut Ketua Umum Gerindra yang juga mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Menko Maritim yang juga Mantan Kodiklat TNI AD, Jenderal (Hor) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (purn) Endiartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S, dan Laksamana (purn) Agus Suhatono, mantan Kepala Staf TNI AL Laksamana (purn) Tedjo Edhy Purdijatno, mantan Pangdam VII Wirabuana Jenderal (Hor) (Purn) Agum Gumelar, dan lainya.

Di hadapan seniornya tersebut panglima mengatakan ada kelompok institusi yang akan membeli lima ribu pucuk senjata.

Gatot tidak menyebut nama kelompok institusi tersebut, yang pasti, kelompok itu bukan TNI.

Transkrip Ucapan Panglima

Ungkapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya suatu institusi tidak resmi yang berencana mendatangkan 5 ribu pucuk senpi ilegal ke Tanah Air menjadi heboh.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI pada pertemuan Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat kemarin (22/9). Dimana ungkapan itu terdapat dalam potongan pemberitaan audio yang beredar.

Jenderal Gatot mengungkapkan nama Presiden dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. ''Memakai nama Presiden, seolah-olah itu dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan disini,'' tegasnya.

Ini transkrip lengkap rekaman Panglima TNI Sebut Akan ada 5 Ribu Senjata Masuk Secara Ilegal :

Ada semacam ketika politik tidak bermoral, atau saat yang dikatakan abri saat dulu terjadi saat ini sekarang pak, sehingga suatu saat kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang diluar kepatutan para senior itu hanya kami sebagai bayangkari.

Tapi datanya kami pasti akurat, ada kelompok institusi yang mau membeli 5000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu, ada yang memaksa, ada yang mempidanakan, untuk apa, ada, dan data-data kami, intilejen kami akurat.

Kami masuk pada hulu inti-intinya dan ini hanya untuk internal kami saja pak, karena kalau tidak ini pak, kalau tidak, bahkan TNI pun akan dibeli, pokoknya tidak semua disini bersih pak.

Ada yang punya keinginan dengan cara amoral, untuk menempuh jabatan, dan saya berjanji akan membuat mereka merintih pak bukan hanya menangis, biarpun itu jendral, karena ini berbahaya pak, kalau sudah TNI lari ke politik, selesai semuanya, ujung-ujungnya nanti kita tidak bisa gugat apa-apa lagi pak, undang-undang pidana militer masuk semua masuk, itulah awal dari perkelahian dan itulah awal dari kehancuran negara, maka apapun akan kami lakukan, dan kami mohon doa restu saja pak.

Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden yang berbuat, padahal yakin itu bukan presiden, informasi yang saya dapat dari A1 tidak akan saya sampaikan disini, ini yang saya pikir saya sebagai seorang manusia, seorang prajurit, saya dianugrahi panglima TNI, sebagai seorang orang tua, anak-anak saya dua-duanya udah menikah udah S2, saya sudah punya cucu pak. ***