MEDAN-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta agar mengawasi garam impor yang masuk ke Sumatera Utara (Sumut) melalui pintu masuk Belawan. Dengan masuknya garam impor, diharapkan harga garam di pasaran dapat dikendalikan. Meski demikian, impor garam seharusnya menjadi pilihan akhir untuk mengatasi mahalnya harga garam.

Anggota DPRD Sumut dari Komisi B Richard Sidabutar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan merasa sangat aneh jika terjadi kelangkaan garam di Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai yang panjang. Pemerintah juga harus memerhatikan ketersediaan garam dari petani garam lokal.

“Bagaimana kedaulatan pangan kita kalau misalnya bahan pokok seperti garam saja kita masih impor? Padahal garis pantai kita begitu panjang. Jika kebijakan impor pangan masih 60 persen, maka itu tanda bahaya,” tegasnya.

Menurutnya, impor garam yang dilakukan Indonesia dari Australia mengindikasikan ketahanan pangan di Indonesia rawan. Seharusnya, Indonesia harus bisa secara nasional untuk urusan garam. Masuknya garam impor tersebut tetap harus diawasi dan dikendalikan.

“Kita minta dinas-dinas terkait untuk mengawasi distribusi garam impor tersebut di pasaran. Jangan sudah masuk garam impor tapi harga garam masih juga mahal. Apalagi kita dengar, petani garam lokal masuk masa panen. Akibatnya, petani garam kita jadi mendapat keuntungan sedikit,” tambahnya.

Impor garam sudah berlangsung dua tahap masing-masing sebanyak 75.000 ton. Sebanyak 22.500 ton bahan baku garam konsumsi masih disimpan di gudang PT Garam di belawan, Sumatera Utara. Ia juga mengingatkan agar distribusi garam impor jangan sampai menggangu produksi garam dari petani garam yang saat ini memasuki masa panen.