JAKARTA - Wakil Ketua DPD Nono Sampono mengatakan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Nono, salah satu hal yang akan dibahas adalah masalah konflik Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Selain itu juga membahas berbagai persoalan seperti Freeport hingga perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Nono akan memberikan informasi kepada ketua DPD soal Myanmar agar persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik.

"Terkait Myanmar yang sangat mengemuka sudah merupakan kewajiban konstitusi, bukan hanya pemerintah tapi berbagai stakeholder untuk melibatkan diri bagaimana mencari solusi masalah Rohingya," kata Nono saat diskusi dengan Komnas HAM, UNHCR dan akademisi Universitas Indonesia Maswardi Rauf, Senin (11/9).

Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPD Damayanti Lubis itu, Nono menyatakan Indonesia harus bersikap mengambil posisi dan peran dalam penyelesaian konflik Rohingya.

"Sekaligus mendorong internasional untuk bergerak," tegas mantan Komandan Paspampres ini.

Nono menyatakan DPD punya kewajiban mendorong pemerintah dan semua stakeholder agar terlibat dalam penyelesaian konflik Rohingya. "Karena kalau terjadi lebih besar, pasti Indonesia akan menerima dampak baik sosial, ekonomi, politik. Kalau tidak diselesaikan bisa juga berdampak keamanan," ujar Nono.

Dia mengatakan, jangan sampai konflik Rohingya menjadi masalah transnasional yang berdampak ke dalam negeri. "Hal itu jangan sampai terjadi di Indonesia," katanya.

Menurut Nono, gesekan berbau ras dan agama adalah hal yang paling harus dihindari di belahan bumi mana pun. Termasuk di Indonesia. Sebab, Nono mencontohkan, Maluku sudah pernah mengalami hal tersebut.

"Tidak cukup lima hingga enam tahun penyelesaiannya. Konfliknya berseri, awalnya karena masalah ras berlanjut ke agama. Apalagi jika kekuatan berimbang," papar Nono.

Karena itu, Nono yang juga merupakan salah satu sosok mendamaikan konflik di Maluku itu berharap, jangan sampai peristiwa ini terulang. "Kita sepakat semua untuk berperan sesuai kapasitas masing-masing. Aktivis melakukan bersama-sama dengan pemerintah," paparnya.

Lebih lanjut Nono mengingatkan, Indonesia dalam mengambil sikap dan peran dalam penyelesaian konflik Rohingya bukan berdasarkan karena isu agama. Namun demikian, Nono menyatakan, populasi penduduk Indonesia yang 80 persen lebih beragama Islam juga harus menjadi pertimbangan.

"Kita bukan negara agama tapi harus pertimbangkan populasi 80 persen ke kondisi dalam negeri. Kalau penanganan keliru jadi masalah transnasional," katanya.

Dia mengatakan akan terus menyerap informasi terkait persoalan Rohingya. Bila perlu, ujar dia, tim DPD akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat fakta. Selain itu, Noni menegaskan, hampir setiap hari berkomunikasi dengan Dubes RI untuk Myanmar Ito Sumardi. ***