REKTOR Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng menyerahkan Rumah Sakit (RS) Kontainer kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) yang langsung diterima Bupati Pijay Aiyub Abbas, Senin (7/8/2017). Dalam sambutannya, Prof Samsul menyampaikan, pembangunan RS Kontainer merupakan salah satu upaya Unsyiah untuk membantu masyarakat Pijay guna menanggapi musibah gempa bumi yang menimpa Pijay pada 7 Desember 2016.

“Pasca gempa Pijay, Unsyiah merespon secara cepat dan baik di masa tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang,” kata Rektor Unsyiah.

Disebutkan, pembangunan RS Kontainer adalah salah satu dari enam program prioritas jangka panjang dari Unsyiah untuk Pijay, yaitu pendampingan proses pembangunan fisik bangunan dan infrastruktur, pembangunan RS Kontainer, memetakan patahan aktif di Aceh, membantu pemulihan bidang pendidikan melalui KKN Tematik, menginisiasi Rumoh Pembelajaran Gempa, dan penyusunan naskah akademik Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh.

“Keenam program prioritas tersebut masih terus berlangsung dan Unsyiah meminta dukungan dari pemerintah Aceh untuk menjadikan Aceh yang aman dari bencana,” ujarnya.

Menurut Prof Samsul, penggalangan dana yang mencapai Rp 546 juta dari berbagai pihak dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan RS Kontainer. Pasca serah terima ini maka secara resmi kepemilikan dan penggunaan RS Kontainer menjadi tanggung Pemkab Pijay sepenuhnya. Unsyiah berharap RS tersebut dapat digunakan dan difungsikan semaksimal mungkin.

“Unsyiah dengan sumber daya yang ada akan terus berkontribusi dalam membantu pemulihan jangka panjang di Pijay, khususnya melalui impelementasi keenam program prioritas yang telah dirumuskan,” pungkasnya.

RS Kontainer ini dibangun atas Prakarsa Bersama Unsyiah, Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Jakarta, Banda Aceh, dan Pijay bersama Pemkab Pijay.

Di samping itu, Unsyiah juga telah mengajukan pengadaan seismograf kepada pemerintah Aceh untuk dipasang di seluruh wilayah Aceh, khususnya daerah yang rawan gempa. Semoga tahun 2018 pengajuan tersebut dapat direalisasikan oleh Pemerintah Aceh untuk pengurangan resiko bencana akibat dari gempa.