MEDAN - Proses seleksi panitia pengawas (Panwas) Pilkada sudah memasuki tahap pengumuman enam besar calon untuk kembali dipilih tiga besar nama yang akan duduk sebagai anggota panwas. Namun dari hasil yang diumumkan setelah proses melalui tim seleksi (timsel), menuai banyak persoalan dan protes dari banyak peserta calon anggota panwas yang mengikuti proses tersebut. Sebab selain isu pungli, juga tersebar bahwa sebagian nama yang diumumkan untuk setiap kabupaten/kota, adalah titipan dari pihak tertentu.

Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Rudi Samosir mengatakan bahwa dirinya bersama sejumlah rekan lain yang ikut mendaftar seleksi calon panwas Pilkada di kabupaten/kota, merasa ada upaya mengutak-atik siapa calon pemenang anggota panwas. Mereka menduga hal itu mempunyai keterlibatan antara tim pansel dan Bawaslu Sumut.

"Misalnya di wilayah I, terjadi perbedaan. Timsel sudah menetapkan enam besar nama, tetapi muncul kembali setelah disampaikan ke Bawaslu. Termasuk banyak calon yang lulus enam besar, sebelumnya sudah terkena sanksi DKPP, begitu juga dengan wilayah II dan III," ujar aktivis yang akrab disapa Che Ker ini kepada wartawan, Rabu (2/8/2017) malam.

Menurutnya Pilkada membutuhkan orang-orang yang kredibel dan kompeten untuk dijadikan penyelenggara, terutama independensi dan profesionalisme. Pengalaman sebagai aktivis juga menjadi pertimbangan akan idealisme sebuah proses berdemokrasi bagi lembaga penyelenggara. Namun lanjut Che Ker, pengaruh kepentingan membuat semua hal itu seolah hanya menjadi slogan.

"Mirisnya kita lihat, terjadi pergeseran nilai. Sehingga penyelenggara seperti tidak harus punya kredibilitas dan idealisme melainkan yang penting ada 'gacoknya'," sebut peserta seleksi Panwas Pilkada Simalungun ini.

Dirinya menilai, kasus seperti ini sudah harus menjadi pelajaran betapa sistem seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya di Sumut, jauh dari harapan akan kualitas hasil pemilihan.

"Adanya dugaan otak-atik, titipan, dan pungli membuat kita pesimis pemilu jujur itu bisa tercapai, seperti jauh panggang dari api," katanya.

Atas dasar kondisi tersebut lanjut Che Ker, Komunitas Pemilu Bersih berencana menggelar aksi dengan sasaran ke Bawaslu RI, DKPP, Bawaslu Sumut, Sekretariat Timsel dan Ombudsman RI. Mereka akan mendesak diadakannya seleksi ulang yang diduga penuh kecurangan.

"Kita juga meminta ada evaluasi Timsel dan Bawaslu. Silahkan buka hasil ujian agar jelas. Karena kita menduga ada perubahan hasil ujian pada setiap tahapan selama ini," pungkasnya.

Sementara relawan Komunitas Pemilu Bersih, Juson Simbolon menilai proses seperti ini memang sangat rentan dengan permainan khususnya bagi pemilik keputusan. Bahkan dirinya mengaku mendapat kabar dari seorang peserta yang dimintai uang oleh orang dekat oknum Timsel dengan iming-iming akan diluluskan ke enam besar calon Panwas Pilkada.

"Ini yang kita khawatirkan, karena sejak awal sudah ada kecurigaan ada permainan di dalam Timsel. Apalagi sampai ada oknum yang berani mengatasnamakan Timsel untuk meminta uang agar lolos di tahap berikutnya," katanya.