JAKARTA - Ketua Koordinator Indonesia Bersih (KIB) Adhie Masardi mengatakan, Sosialisasi 4 Pilar MPR selama ini belum tepat sasaran. Pasalnya kata mantan Jubir Presiden era Gus Dur itu, pihak Kesekjenan MPR sendiri tidak belum berfungsi dengan baik.

Jadi lanjutnya, wajar bila Lembaga MPR sendiri mendapat rapor buruk dari Kementerian MenpanRb. "Selama ini kan kesannya pimpinnan MPR Sosialisasi 4 pilar masih individual dan tak terjadwal dengan baik. Dimana yang harusnya membutuhkan sosialisasi justeru tidak dapat. Malah terkesan Pimpinan MPR yang bekerja sendiri dengan beberapa penyelenggara atau EO, jadi fungsi dorongan dan keterlibatan Kesekjenan tidak ada," ujarnya, kepada GoNews.co, Rabu (2/8/2017) di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan Jakarta.

Dengan demikian kata Adhie Masardi, harusnya pihak Kesekjenan sendiri yang menyusun programnya, baik itu kinerja PNS dilingkungan MPR maupun jadwal kunjungan kerja (Sosialisasi 4 Pilar) yang dilakukan para pimpinan.

"Aturannya begitu, disusun jadwalnya, target sosialisasi juga harus jelas, jadi tidak terkesan individu, terlepas nanti ada kegiatan request atau permintaan Pimpinan, itu kan bisa didiskusikan, disingkronkan dengan jadwal dan skejul yang ada," paparnya.

"Itu salah satu contoh saja ya, sebenarnya banyak sekali tugas-tugas Kesekjenan MPR yang memang menurut hemat saya perlu reformasi. Contohnya ya dengan benar-benar menempatkan orang-orang yang bisa bekerja dengan baik, supaya terukur, terstruktur dengan benar juga," tukasnya.

Jadi menurutnya, kesuksesan salah satu program di kelembagaan seperti MPR tergantung dari kinerja tim work Kesekjenan itu sendiri. "Memang hampir semua lembaga tidak hanya MPR, saya melihat masih banyak orang-orang yang kreatif dan memiliki leadershif yang bagus, justeru terpinggirkan, nah malahan orang-orang yang tak bisa kerja justeru duduk sebagai pimimpinan, inilah yang menurut saya harus dievaluasi kembali. Jadi tidak bisa sembarangan. Bagus atau tidaknya dalam organisasi atau lembaga sekelas MPR juga harus dipimpin oleh orang yang benar-benar paham, mengerti serta punya leadershif yang tinggi," paparnya.

Pada intinya kata dia, meskipun penilain Kemenpan RB tidak bisa sepenuhnya menjadi acuan, tapi setidaknya dengan mendapatkan penilaian buruk, maka seharusnya, pimpinan Kesekjenan mawas diri. "Instropeksi diri, kenapa bisa dapat nilai rendah, ada apa, harus musti gimana? Itu harus dievaluasi, tidak boleh diam dan duduk anteng, karena ini merupakan teguran, atau semacam kritikan," tandasnya lagi.

Dengan dilakukannya evaluasi, dan ditemukan sumber kesalahannya, maka kata dia, kedepan lembaga tersebut bisa kembali bekerja dengan baik dan memperbaiki semua kekurangan yang ada.

"Bahasa kasarnya tau diri, setelah ada sentilan seperti ini apa kira-kira yang salah, dan setelah ketemu inti permasalahannya ya segera perbaiki, kalau sudah tau tapi ndableg atau diam saja, itu namanya memang enggak niat kerja," pungkasnya. ***