MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut sempat saling tuduh terkait mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho, yang tampak di area check-in Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang.

Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sumut melalui Kepala Divisi Permasyarakatan Hermawan Yunianto mengatakan, KPK mengembalikan narapidana kasus suap pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara tersebut dari Lapas Tanjunggusta ke Lapas Sukamiskin.

Menurutnya, Gatot hanya dititipkan KPK di Lapas Tanjunggusta. Karena, Gatot menjalani persidangan di Medan, tepatnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Gatot adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang lengser dari jabatan gubernur karena terjerat kasus suap yang diusut KPK. Ia juga terlibat kasus korupsi yang diusus Kejaksaan Agung RI.

Setelah proses tersebut tuntas, kata Hermawan, KPK membawa Gatot kembali ke Lapas Sukamiskin.

Namun, pernyataan Hermawan dibantah Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri mengaku, belum mendengar eksekusi pengembalian Gatot dari Lapas Tanjunggusta ke Lapas Sukamiskin.

Bahkan, Febri mengatakan, pihaknya tidak berwenang mengeksekusi pemindahan tersebut. Sebab, kata Febri, hal itu domain Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau sudah eksekusi di Sukamiskin itu domain Kemenkum HAM. Domain Kemenkum HAM kalau sudah eksekusi. Saya belum dengar (adanya pemindahan)," kata Febri via aplikasi WhatsApp, Jumat (28/7).

Jadi Perbincangan
Beredarnya foto-foto Gatot di Bandara Kualanamu menjadi perbincangan banyak orang. Foto hasil jepretan warga, Kamis lalu tersebut, berseliweran di internet. Pada foto itu, Gatot tampak sedang berbincang dengan seorang pria berkacamata.

Gatot mengenakan topi warna hitam dan jaket bomber sedang berdiri menunggu sesuatu di area check-in. Ganeral Manager Bandara Kualanamu Arif Darmawan mengaku, sama sekali tidak tahu informasi Gatot di Bandara Kualanamu. Ia mengaku, tidak ada yang menginformasikan hal itu kepadanya.

"Saya nggak ada dapat informasi. Kok tanya saya. Nggak ada (instansi yang berkordinasi sama Angkasa Pura II). Kalau CCTV gak bolehlah dilihat," kata Arif.