MEDAN-Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Burhanuddin Siregar menyesalkan penyerapan anggaran triwulan I di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut merupakan dinas yang paling rendah penyerapan realisasi anggarannya yakni hanya mencapai 0,97% atau bernilai Rp 10,620 miliar dari nilai APBD Rp 1,010 triliun.

Bahkan penyerapan tersebut masih diperuntukkan Belanja Tak Langsung atau biaya pegawai.

"Ini artinya untuk pekerjaan belum ada pelaksanaan. Padahal waktunya sudah mau mendekati triwulan ke dua," ujarnya kepada wartawan di gedung dewan.

Dikatakan Politisi PKS ini, pelaksanaan tender harus segera dilakukan dan dilakukan secara transparan serta mengikuti prosedur. "Jangan nanti karena sudah terdesak waktu baru tender dilakukan dengan terburu-buru dan hanya bagi-bagi kue," ucap Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, penyerapan anggaran pada triwulan pertama ini seharusnya bisa mencapai diatas 40%.

Sedangkan alasan Binamarga belum memulai tender karena terkendala Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), menurut anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tabagsel ini hanya lah alasan yang disengaja dan pelelangan dapat saja dilakukan kalau jeli melihat kebutuhan Pemprovsu.

"SOTK bukan kendala. Tapu sepertinya mereka tidak ada keinginan mempercepat pembangunan. Padahal duit nya ada," ucapnya.

Dipaparkannya, pelelangan yang dilakukan Dinas Bima Marga Sumut baru diumumkan pada 15 Mei dan direncanakan penandatanganan kontrak pada Julu 2017.

Untuk itu, evaluasi tender benar dilaksanakan sesuai prosedur karena Pemprovsu lagi dapat atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jadi ini harus ada perbaikan. Dana ada, maka gunakan lah. Kita khawatir dana ini akan jadi SILPA, padahal dibutuhkan untuk pembangunan di Pemprovsu," katanya.

Dipaparkan Burhanuddin, target proyek Dinas Binamarga yakni untuk program pembangunan jalan dan jembatan sekitar Rp 722,4 miliar, proyek rehabilitasi/pemeliharaan sebesar Rp 230,4 miliar, pembangunan jalan dan jembatansekitar Rp 36,1 miliar dan pembangunan jembatan sepanjang 650,6 meter sebesar Rp 121,01 miliar.

Sementara untuk serapan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung triwulan pertama tahun 2017 juga hanya mencapai 7,19% dari anggaran Rp 942,755 miliar. Sedangkan belanja langsung mencapai 3,29% dari anggaran Rp 798,64 miliar.

Untuk dinas-dinas yang serapannya masih rendah, dirincikan Burhanuddin, seperti Dinas Lingkungan Hidup hanya 7,84% atau Rp 2,653 miliar dari anggaran Rp 52,953 miliar. Kemudian Dinas Perukim hanya terserap 6,70% atau Rp 8,599 miliar dari anggaran Rp 128,130 miliar, Satpol PP 6,33% atau Rp 1,90 miliar dari anggaran Rp 18,822 miliar, dinas perkebunan 5,01% Rp 2,742 miliar dari anggaran Rp 54,752 miliar.

Pada dinas perpustakaan dan arsip terserap 4,66% atau Rp 2,165 miliar dari Rp 45,466 miliar, dinas kebudayaan dan pariwisata terserap 4,54% atau Rp 2,233 miliar dari anggaran Rp 76,831 miliar dan dinas pemuda dan olahraga terserap hanya 3% atau Rp 1,649 miliar dari anggaran Rp 171,454 miliar serta dinas sumber daya air dan tata ruang terserap 2,31% atau Rp 13,653 miliar dari anggaran Rp 591,85 miliar.

Sebelumnya dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) di Komisi D, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Abdul Haris Lubis mengungkapkan alasan proses lelang baru dilakukan Mei. diantarannya proses lSOTK yang baru tahun 2017 pada Maret kemarin.

"Kita-kan di 2017 masih ada proses SOTK di bulan 3, proses itulah baru ditentukan KPA-nya dan petugas lainnya. Makanya, kita masih on schedule. Mudah-mudahan tahun 2018, waktu proses lelang sesuai dengan hasil rapat kita ini, yakni Februari," imbuhnya.

Tahun 2017 ini, lanjutnya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut akan memperbaiki jalan propinsi hampir di semua kab/kota kurang lebih sepanjang 167 Km.

"Lebih kurang anggaran yang disiapkan sekitar Rp600-700 milliar. Sudah dibuka pengumuman lelang, sekarang sedang proses, mudah-mudahan bulan Juli proyek sudah dikerjakan," pungkasnya.