JAKARTA - Terkait adanya 600 posisi Komisaris yang ditawarkan oleh Menteri BUMN kepada Bekas relawan Joko Widodo saat pilpres merupakan berita hoax dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Menurut Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, sebuah isu gerakan Politik dengan tujuan untuk mendegradasi kementerian BUMN. "Ini seakan-akan dalam staffing sumber daya manusia di BUMN khususnya di posisi Komisaris BUMN, dan menurut saya ini tidak profesional," ujarnya kepada GoNews.co, Selasa (23/5/2017) melalui siaran persnya.

Diakuinya, memang ada beberapa orang, atau segelintir personel eks tim kampanye Joko widodo yang menduduki jabatan Komisaris di BUMN. "Tapi info dari karyawan BUMN yang di sampaikan ke Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ,para Komisaris yang mantan relawan Joko widodo kinerjanya cukup baik dan sangat komunikatif dengan serikat pekeja di BUMN," tukasnya.

"Dengan merebaknya isu bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kembali. Maka dari pantauan kami ada Mantan CEO Pertamina yang baru dipecat karena kinerjanya buruk, yang nafsu besar akan posisi menteri BUMN," papar Arief yang juga politisi Gerindra ini.

Dalam beberapa pekan ini kata dia, sangat kentara sekali gerakan politik yang dilakukan pihak pihak yang dibiayai mantan CEO Pertamina untuk menyudutkan menteri BUMN agar bisa jadi dasar Presiden Joko Widodo nantinya untuk mencopot Menteri BUMN jika Ada reshuffle nantinya.

"Mantan CEO Pertamina ini didukung oleh ketua umum Partai gurem yang tujuan tidak lain untuk menguasai BUMN untuk kepentingan 2019. Perlu kami informasikan bahwa Mantan CEO Pertamina ini 3 Bulan yang lalu oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dilaporkan Ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi trilyunan rupiah selama di Pertamina yang merugikan negara," ujarnya.

Sebenar kata dia, BUMN saat ini justru dikelola sangat profesional secara azas-azas corporasi yang benar dan tepat oleh kementerian BUMN. "Karena itu tidak bisa dipungkiri kalau BUMN saat ini menjadi "Mesin Utama" pertumbuhan Ekonomi di Indonesia contoh saja hampir 99 persen projek infrastrutur dikerjakan oleh BUMN disaat lesunya Ekonomi. Jadi stop politisasi BUMN," pungkasnya. ***