DELISERDANG-Banyak anak terlantar, pengemis, gelandangan, PSK (Pekerja Sex Komersial) dan putus sekolah serta bertambahnya orang sakit jiwa merupakan permasalahan sosial yang tidak pernah teratasi di Kabupaten Deliserdang.

Permasalahan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan anggaran yang dikelola Dinas Sosial setiap tahunnya.

Namun realitanya permasalahan tersebut tidak tuntas dan disinyalir dana yang dianggarakan untuk melakukan penertiban/pembinaan anak terlantar, gelandangan , pengemis dan PSK diselewengkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang.

“Kami menuding adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi kegiatan yang dilaksanakan seperti Sosialisasi dan dana Monitoring, pembinaan gelandangan dan PSK, operasional bantuan rehab RLTH, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah,” ungkap Ketua GM FKPPI Lubuk Pakam Edi Sopian, saat melakukan konfrensi pers di Skretariat jalan Kartini Lubuk Pakam.

“Seperti biaya penertiban/pembinaan anak terlantar, gelandangan, pengemis dan PSK, Anggaran penanggulangan PMKS serta anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ,negara itu untuk mencari inspirasi didalam menuntaskan dan mengatasi maraknya pengemis, PSK dan orang sakit jiwa di Kabupaten Deli Serdang ini,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua GM FKPPI Lubukpakam yang juga praktisi hukum Ranto Tampubolon SH meminta dengan tegas Kadis Sosial Deli Serdang untuk bertanggung jawab dan memberikan penjelasan permasalahn tersebut dan memberikan foto copy RAB (Rincian Anggaran Biaya), dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015/2016 dan meminta kepala Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang memberikan penjelasan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan.

Ranto juga mendesak Bupati Deliserdang mengevaluasi dan mencopot Kadis Sosial, dan apabila tidak mampu memenuhi tuntutan, mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Deli Serdang segera melakukan penyelidikan pelanggaran dugaan korupsi terkait penggunaan keuangan negara di Dinas Sosial Deli Serdang tahun 2015/2016 serta menangkapnya apabila terbukti bersalah.

Sedangkan Agus Mulyanto Lubis sebagai wakil Ketua GM Lubukpakam mengatakan cukup prihatin dengan bertambahnya Pengemis, anak telantar dan yang sakit jiwa di ibu kota daerah Kabupaten Deliserdang, apalagi kota Lubukpakam dekat dengan Bandara Kuala Namu seharusnya pihak Dinas Sosial harus pro aktif jemput bola jangan hanya duduk du kantor menungu bola. 

GM FKPPI akan mengelar aksi unjuk rasa ke kantor Bupati apabila pihak Dinas Sosial juga tidak berbuat "Kita mendukung program Deli Serdang berseri yang di canangkan oleh Bupati Deli Serdang tapi tidak di barengi oleh kinerja Dinas Sosial, kita malu sebagai warga lubuk pakam dengan bertambahnya anak telantar, pengemis dan orang sakit jiwa," jelas Agus.