MEDAN-Setelah menggelar RDP bersama Kanwil Depkum HAM Sumut pada Senin siang (27/2/2017). Kini Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) mengunjungi Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham) di Jakarta.

Tujuannya untuk menyampaikan fakta-fakta empiris terkait Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera Utara (Sumut) yang over kapasitas sehingga kerap memicu kerusuhan.

Keterangan diperoleh dari Ketua Komisi A DPRDSU Fernando Simanjuntak, SH, MH, Minggu (26/3/2017), menginformasikan, data terakhir Kemenkumham per-21 Maret 2017 menunjukkan jumlah narapidana/tahanan di LP/Rutan se-Sumut mencapai 26.346 orang. Sementara kapasitas hunian LP/Rutan itu harusnya 9.675 orang saja.

"Ada kelebihan kapasitas sekira 16.671 orang atau 175%. Berisiko tinggi terjadi kerusuhan dan potensi perlakuan tidak manusiawi," terang Fernando.

Sebagaimana diketahui, katanya, telah terjadi beberapa kerusuhan di LP Sumut diantaranya pembakaran LP Kelas II A Labuhan Ruku dan Batubara pada Minggu 18 Agustus 2013. Fernando meyakini, kerusuhan tersebut merupakan ke-5 di LP se-Indonesia sejak Januari 2013. Kemudian jatuh juga 5 korban tewas saat kerusuhan di LP Tanjung Gusta Kelas I Medan pada Kamis 11 Juli 2013, termasuk 200 narapidana kabur.

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi A DPRDSU ke Kemenkumham disebut Fernando bermaksud mendorong pemerintah melakukan terobosan dalam mengatasi over kapasitas 39 LP/Rutan se Sumut yang meliputi 18 LP dan 21 Rutan/Cabang Rutan. Dari 39 hunian LP/Ruran, Fernando mengungkapkan sebanyak 28 hunian mengalami kelebihan narapidana/tahanan. Fernando menjelaskan, rombongan Komisi A DPRDSU berangkat tanggal 23 Maret 2017 ke Kemenkumham pusat dan Rutan Salemba di Jakarta.

"Kita minta pihak Kemenkumham RI turun ke Sumut melihat langsung kondisi kelebihan kapasitas LP/Rutan. Kemenkumham jangan berdiam diri menunggu kerusuhan terjadi dulu," sindirnya.

Politisi Partai Golkar ini merinci, Kunker diikuti Sekretaris Sarma Hutajulu, SH, Wakil Ketua H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, anggota Dr Januari Siregar, SH, MHum, Roni Reynaldo Situmorang, SH, Ir Doli Sinomba Siregar, Ir Ramses Simbolon, MSc, Ir Astrayuda Bangun, Fanatona Waruwu, Dra. Delmeria dan Brilian Moktar. Kemudian dihadiri Asisten Pemerintahan Pemprovsu, Wakil Bupati Paluta dan Kepala Bappeda Paluta.

Selain bertemu pejabat Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Syarpani dan Rio, imbuh Fernando lagi, rombongan bertemu pula dengan Kepala Rutan Klas I/A Salemba Satrio Waluyo untuk bertukar pendapat terkait penanganan LP over kapasitas.