BPOPDT Tak Mengambil Kewenangan Daerah Tetapi Percepatan Pengembangan Destinasi Danau Toba

BPOPDT Tak Mengambil Kewenangan Daerah Tetapi Percepatan Pengembangan Destinasi Danau Toba
Warga sedang melakukan aktifitas sehari-hari di Danau Toba
Selasa, 28 Maret 2017 11:27 WIB

MEDAN-Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) dibentuk untuk percepatan pengembangan destinasi kawasan Danau Toba, tanpa mengambil kewenangan pemerintah daerah (Pemda). Badan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 49 Tahun 2016 ini untuk mengerjakan hal-hal yang tak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

"Badan otorita (BPOPDT) tidak mengambil kewenangan daerah. Tidak ada overlapping (tumpang tindih)," kata Basar Simanjuntak dari BPOPDT saat seminar bertema "Pengembangan Pariwisata dan Peradaban Masyarakat Lokal" dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Indonesia tahun 2017.

Keputusan pembentukan BPOPDT setelah melalui rapat terbatas (Ratas) Presiden dengan para kepala daerah di kawasan Danau Toba. Kesimpulan, pemda tidak mampu melaksanakan percepatan pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba, dengan target selesai 2019.

"Banyak hal yang tidak mampu dikerjakan oleh pemda, misalkan pembangunan infrastruktur," katanya.

Ads
Diakuinya, banyak pihak mengira kebutuhan dana Rp 21 triliun dikelola oleh BPOPDT. Dijelaskanya, dana sebesar Rp 11,36 triliun merupakan investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan, dermaga, bandara udara dan lainya. Sedangkan Rp 8,7 triliun investasi swasta, baik perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri.

Tugas BPOPDT menyusun rencana kerja (masterplan), koordinatif percepatan pembangunan dan penyusunan skema investasi dan perizinan terpadu melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Strategi pengembangan melalui 3A yakni, atraksi, akses dan amenitas. Atraksi dilaksanakan kementerian seperti restorasi lingkungan dan pembuatan taman bunga di kawasan Danua Toba oleh Kementerian LHK, penyusunan portofolio atraksi sejarah dan budaya oleh Kemenpar.

Akses dibangun oleh Kementerian PUPR, BPJT dan Perhubungan. Target pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol Kualanamu-Parapat, memperpanjang landasan Bandara Silangit, rehabilitasi dermaga di kawasan Danau Toba dan pembangunan jembatan Tano Panggol.

Sedangkan amnesitas dilaksanakan oleh Kementerian dan BPOPDT. Tugas kementerian, merumuskan skema investas dan KEK Pariwisata, pembangunan 1.000 unit rumah wisata. Sedangkan BPOPDT penyusunan intergritas zona koordinatif dan zona otorita.

Editor:Wewen
Sumber:medanbisnis
Kategori:Pemerintahan, Gonews Group, Medan, Sumatera Utara
wwwwww