SIDIMPUAN-Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih tertunda padahal ini sudah berada pada triwulan pertama tahun anggaran 2017. Akibatnya, tidak sedikit kepala sekolah di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) terpaksa merogoh kantong pribadi dan ada yang mencari pinjaman untuk menutupi biaya menghadapi ujian nasional (UN) terlebih sekolah yang menyelenggarakan UNBK.

"Fakta itu tidak sejalan dengan maraknya spanduk sukses UN PATEN yang terpajang di sekolah sekolah," kata pemerhati pendidikan Tabagsel Nasruddin Nasution atau yang akrab di sapa Anas kepada wartawan Komplek Sadabuan Padangsidimpuan usai memonitoring salah satu sekolah SMK.

Menurut dia tertundanya pencairan dana BOS triwulan I ini adalah menunjukkan kelemahan pengelola anggaran di Sumatera Utara.

"Ini tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Dinas Pendidikan Sumut, sementara di daerah yang lain dana BOS-nya sudah cair. Belum cairnya dana BOS hingga kini berimbas ke sekolah di daerah khususnya sekolah SMA dan SMK yang akan menyelenggarakan UNBK," ujar Anas.

Dari pantauannya di lapangan sejumlah guru honor juga belum menerima gaji sejak bulan Januari hingga Maret 2017, karena gaji mereka bersumber dari dana BOS. Sementara untuk penyediaan sarana penunjang UNBK, pihak sekolah mesti mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah.

Selain itu Anas juga menyoroti lambannya Pemprovsu menetapkan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendidikan Sumut di daerah. Hal ini menyebabkan pihak kepala sekolah di daerah harus bolak balik ke Kota Medan, Disdik Sumut yang kadang hanya untuk alasan sepele.

"Ini tidak PATEN lah. Tidak bijak, bertolak belakang dengan slogan Gubernur yang menyebutkan UN PATEN. Masa tidak terpikir kalau jarak Kota Medan dengan Mandailing Natal sekira 450 Km?," sindirnya.

Anas meminta Gubsu segera mengambil solusi agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Dia meminta agar segera menetapkan UPT Disdik Provsu di daerah khusunya yang jaraknya cukup jauh dari ibukota provinsi Sumut.

"Terutama mengevaluasi program di Dinas Pendidikan Sumut serta yang utama lagi mengevaluasi kompetensi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Menghadapi UN, Kepsek terpaksa cari pinjaman dana," katanya.