LABUHANBATU - Berbagai persoalan kerap muncul dan mengejutkan publik, terkait pengadaan barang dan jasa di dunia pendidikan di kabupaten Labuhanbatu.

Bahkan kita berasumsi ada indikasi kuat terjadinya persekongkolan jahat dalam penentuan pengadaan buku ke sekolah-sekolah. Bukan hanya buku Pramuka dan pelajaran agama Islam saja, masih banyak lagi yang harus di benahi agar dunia pendidikan semakin maju.

Bagi para kepala sekolah hendaknya jangan takut, apa bila mendapat tekanan dari pihak mana pun, terkait pengadaan barang dan jasa di sekolah, apalagi pengguanaan dana memakai dana perasional sekolah (BOS), yang sudah jelas diatur juknisnya.

Komite Peduli Pendidikan Fendry Nababan, sebagai bagian dari Masyarakat Peduli Pendidikan, Mafia buku sudah mulai menyerang sekolah-sekolah, kita akan melaporkan pada aparat hukum, jika ternyata dinas pendidikan disuatu tempat, membeli barang bukan dari distributor resmi, karena jelas, bahwa penerbit kelelawar ataupun produsen alat peraga pendidikan asal asalan tidak akan bisa memenuhi aturan.

“Kepada para kepala sekolah sebagai pihak yang mengalami langsung persoalan itu harus berani membukanya ke publik atau minimal berani melaporkan kepada atasannya. Nah kalau semua prosedur dan aturan dipatuhi tidak perlu khawatir akan melanggar hukum. Sebaiknya cari penyedia barang yang patuh aturan dan tidak ngawur. Salah-salah masuk penjara nanti," tukasnya.

Menurut informasi dari kepala sekolah SD, SMP yang namanya tidak mau disebutkan," Buku kegiatan ekstra kulikuler Pramuka Indonesia terbitan CV Buana Karya dan pendidikan agama islam terbitan CV Widya Puspita, diwajibkan membeli bukunya, padahal belum tentu semua anak murid ikut Eskol Pramuka hanya sebagian saja, akan tetapi untuk kali ini kita harus membeli menurut jumlah siswa perkelas, dan harganya juga lumayan mahal untuk Buku Pramuka Indonesia golongan siaga, golongan penggalang dibandrol Rp 55 ribu, perbuku, sedang buku pendidikan Islam dibanderol Rp 27 ribu.

"Memang cara pembayaranya tidak ditetapkan waktunya, dapat dicicil setiap sekolah sudah mencairkan dana bos, tapi itu juga kami masih merasa keberatan alasanya masih banyak lagi yang proritas untuk kepentingan sekolah," paparnya.

Untuk itu kita meminta agar kepala dinas pendidikan Labuhanbatu, H.Sarimpuan Ritongga, untuk segera mengawasi, memberi tindakan tegas kepada oknum oknum yang tidak bertanggungjawab dalam hal ini.