DPRD Sumut Bilang Pemprovsu Belum Serius Kelola Danau Toba

DPRD Sumut Bilang Pemprovsu Belum Serius Kelola Danau Toba
Penduduk sedang menyuci pakaian di pinggir Danau Toba
Minggu, 19 Maret 2017 11:34 WIB

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dinilai belum serius mengelola kawasan Danau Toba meski pun sudah dijadikan sebagai kawasan strategis nasional.

Hal ini terlihat dari pengalokasian anggaran untuk pengajuan kawasan Danau Toba hanya Rp 1,2 miliar sebagai Geo Park atau jauh berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang menganggarkan Rp 600 miliar dari APBD untuk program tersebut dalam pengajuan kawasan Cileteuh.

"Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dalam pengajuan kawasan Cileteuh sebagai Geo Park sangat jauh terlihat keseriusan Pemprovsu dalam pengelolaan Danau Toba," ujar Anggota DPRD Sumut dari Komisi B Richard Pandapotan Sidabutar, kepada wartawan.

Menurutnya, ini menjadi indikasi bahwa kebijakan strategis yang telah ditetapkan pemerintah pusat dengan dukungan pemerintah provinsi berbanding terbalik. Komitmen Pemprovsu masih rendah. Padahal pemerintah pusat sudah menjadikan Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional.

Ads
Ditambahkan politisi Gerindra ini, dalam upaya pengajuan pengakuan suatu kawasan menjadi Geo Park ada beberapa penilaian, yaitu fungsi konservasi, fungsi edukasi dan keanekaragaman hayati kawasan tersebut.

"Dari anggaran itu kita lihat belum ada keseriusan. Cileteuh saja yang tidak masuk dalam 10 destinasi pariwisata nasional, Pemprovnya berani menggelontorkan anggaran yang besar. Jadi Danau Toba hanya tinggal besar nama saja," tambahnya.

Dalam pengembangannya pemerintah juga tidak boleh mengabaikan basis produksi lokal masyarakat di kawasan tersebut. Perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi agro wisata juga dibutuhkan.

Tidak hanya segi pariwisata tetapi juga petani, peternak, serta nelayan juga harus diperhatikan.

"Kita ingat dulu bagaimana tradisi di Samosir dengan bawangnya, Karo dengan kebun jeruknya, dan itu sekarang mulai berkurang. Kita berharap pemerintah memberi perhatian kepada mereka. Tidak melulu soal pariwisata. Serta merawat kawasan hutan dan ekosistem danau yang ada," tegasnya.


Richard mengatakan pengujian terhadap air danau juga diperlukan untuk menjaga iklim pariwisata di kawasan tersebut. Sebelumnya sempat beredar kabar tercemarnya air Danau Toba dengan lintah serta adanya indikasi debit air yang semakin berkurang. Hal ini harus menjadi perhatian besar Pemprovsu.

"Kenapa tidak diuji saja, kalau ada kabar seperti itu harus benar-benar diuji supaya kita menemukan fakta. Kita ingin dibuktikan secara ilmiah agar opini di masyarakat tidak berkembang tanpa jalan ke luar. Ini tentu berpengaruh pada iklim pariwitasa di kawasan Danau Toba nantinya," ungkapnya.

Editor:Wewen
Sumber:medanbisnis
Kategori:Pemerintahan, Gonews Group, Medan, Sumatera Utara
wwwwww