LABUHANBATU - Ketua DPD PPNI Labuhanbatu, Aswin Syahputra, S,Kep, Ns di dampinggi Sekjen Dedi Heryansyah, S,Kep, Ns dan Bendahara M, Syafaat Lubis, SKM, melalui selularnya menyatakan tekad dan niat untuk memperjuangkan nasib teman teman yang profesinya sebagai perawat.

"Kami seluruh pengurus PPNI Dewan pimpinan daerah Labuhanbatu, ingin menyampaikan surat aspirasi ke bapak Presiden Ir Jokowi, terkait nasib honorer perawat dan tenaga kerja sukarela di seluruh Indonesia, dan aksi ini berketepatan dengan hari ulang tahun persatuan perawat indonesia (PPNI) ke 43 tahun (17 Maret 1974-17 Maret 2017)."

Kami melakukan aksi unjuk rasa dimulai dengan long march dari area Parkir timur Senayan Jakarta, melalui jalan Gerbang Pemuda menuju depan gedung DPR/ MPR RI.

Dalam aksi ini, peserta mengenakan baju putih, celana hitam, dan ikat kepala serta topi merah. Peserta unjuk rasa juga membawa spanduk dengan berbagai macam tulisan yang mengungkap keinginan mereka, seperti 'Save Perawat Honorer' dan 'PNS Harga Mati!'.

Adapun aksi ini dilakukan untuk meminta DPR RI memperhatikan nasib honorer Perawat dan tenaga kerja sukarela yang bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan untuk diperlakukan yang sama seperti tenaga honorer Bidan dan tenaga medis yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai UU Aparatur Sipil Negara.

"Aksi yang kami lakukan ke DPR RI dan MPR RI, akhirnya diterima langsung diarahkan ke komisi II, komisi IX dan Fraksi fraksi, sekarang tugas kita tinggal menagih janji yang sudah kita sampaikan yaitu dari mentri kesehatan (MENKES) yaitu Pimpinan DPR RI berjanji akan mengirimkan surat kepada Bapak Presiden RI agar pemerintah memperhatikan nasib perawat honor untuk diangkat menjadi PNS, Meminta revisi kembali UU ASN sebagai inisiatif DPR akan menampung kepentingan perawat tanpa test, tanpa batas usia, dan pengalaman kerja, Meminta mengkordinasikan kementrian agar tidak ada hambatan dalam penggangkatan PNS dari tenaga honorer," tambahnya lagi kepada gosumut.

Adapun aksi ini melibatkan perawat honorer dari berbagai daerah pimpinan DPW, DPD, DPK sekitar 5200 orang dari 43 Provinsi.