Home > Berita > Umum
Sengketa Lahan Sari Rejo

Formas : Jika tidak tahu Persoalan Jangan Bicara ke Publik

Formas : Jika tidak tahu Persoalan Jangan Bicara ke Publik
Ketua Umum Formas, Riwayat Pakpahan
Sabtu, 18 Maret 2017 17:05 WIB
Penulis: Kamal

MEDAN - Ketua Forum Masyarakat Sari-Rejo, Riwayat Pakpahan menganggap Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi tidak memahami persoalan lahan di Medan polonia sebagaimana yang disampaikan adik kandung dari almarhum T Rizal Nurdin yang meminta agar seluruh masyarakat di Sari-Rejo segera didata, dasar hukumnya atau alas hak warga menempati lahan tersebut.

"Saya harap, jika tidak memahami secara historis persolan Sari-Rejo, jangan berbicara di publik. Itu bisa menimbulkan polemik," kata Pakpahan ketika ditemui GoSumut di Sekretariat Formas, Jalan Teratai Nomor 45 Kelurahan Sari-Rejo Kecamatan Medan Polonia, Sabtu (18/3/2017).

"Seharusnya Gubernur mengecek langsung laporan yang diterimanya. Jangan seperti ini," timpal Pakpahan.

Dalam persoalan ini, kata Pakpahan, tanah seluas 260 hektar yang telah ditempati masyarakat sejak 1948 merupakan hak rakyat. Apalagi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memenangkan rakyat.

Ads
"Putusan Mahkamah Agung Nomor. 229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 itu sudah incraht. Sementara, kita ketahui bersama, MA adalah lembaga hukum tertinggi di negara ini, dan negara kita ini berdasarkan hukum," ungkapnya.

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (2), menyatakan, rakyat sudah berhak mendaftarkan hak atas tanahnya.

"Berdasarkan PP itu, rakyat sudah berhak mendaftarkan hak atas lahan yang ditempatinya. Mengingat, sejak 1948 telah didiami (lahan ini) sampai hari ini," sebutnya.

Berdasarkan hal itu, Pakpahan menambahkan, klaim TNI-AU yang menyebutkan 591 hektare di antaranya 260 hektare tanah dihuni masyarakat merupakan aset sesuai register Nomor. 50506001 tidak beralasan.

Dalam hal ini, Pakpahan mengharapkan pemerintah hadir untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan apa yang didengungkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Nawacitanya.

"Saya harap itu berlaku di Sari-Rejo. Jika tidak, persoalan ini akan menjadi permasalahan yang akan menimbulkan konflik," harapnya.

Pakpahan menjelaskan, masyarakat di Sari-Rejo sangat mendambakan permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil sesuai hukum yang berlaku agar ke depan rakyat bisa hidup aman, nyaman dan mendapat kepastian hukum.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi meminta para pihak terkait persoalan sengketa lahan di Kelurahan Sari-Rejo, Medan Polonia bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan musyawarah, memperhatikan aspek hukum, sosial, pertahanan keamanan dan melibatkan semua stakeholder guna menghasilkan win-win solution.

Hal tersebut disampaikan Eryy dalam rapat koordinasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) TNI, cq TNI - AU pada Kamis, (16/3/2017) di Kantor Gubernur Sumut.

wwwwww