Benarkah Blanko Kosong dengan Kasus Korupsi e-KTP ? Ini Kata Pengamat

MEDAN - Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin menilai aneh dengan kosongnya blanko e-KTP yang telah berlangsung sekitar tujuh bulan di Kota Medan.

Muryanto menyebutkan kosongnya blanko identitas elektronik warga itu sangat jauh kaitannya dengan kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum politisi dan pejabat yang kini sedang diusut KPK terkait pengadaan e-KTP.

"Kaitannya jauh walaupun pasti ada, namun pengaruhnya blanko jangan sampai kosong," Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Ia menyayangkan bila warga turut menjadi korban atas kasus korupsi bernilai triliunan rupiah itu. Sebab fungsi e-KTP sangat vital bagi warga, selain sebagai kartu identitas juga untuk kepentingan lainnya.

"Seharusnya masyarakat jangan sampai dirugikan, negara harusnya jadi pelindung bagi warganya. Kenapa kesalahan negara warga yang jadi korban," sambungnya.

Kasus korupsi e-KTP diduga mulai terjadi sejak masih dlm perencanaan di tahun 2011-2012. Diduga aliran dana korupsi e-KTP sampai ke sejumlah anggota legislatif, eksekutif, BUMN dan swasta.