SIBOLGA - Pasca diterbitkannya SK baru dari kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 10 Januari 2017, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) versi Hendropriyono mulai melakukan konsolidasi partai hingga ke daerah menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Seperti yang dilakukan kepengurusan DPP PKPI Sumatera Utara yang melakukan konsolidasi partai ke pengurus PKPI Kota Sibolga.

Usai melakukan konsolidasi partai, Ketua DPP PKPI Sumatera Utara Juliski Simorangkir membantah bila PKPI ditingkat pusat hingga ke daerah masih terjadi dualisme kepengurusan.

“Sebenarnya dualisme itu nggak ada lagi di PKPI. Dari awal kita sudah kasih tahu kalau PKPI itu hanya satu yaitu dibawah kepemimpinan Hendropriyono, dengan keluarnya SK Kemenkum HAM tanggal 10 Januari 2017,” jelas Juliski.

Disinggung mengenai kader PKPI di lembaga legislatif yang dikabarkan membelot dari kepengurusan versi Hendropriyono, menurut Juliski, pihaknya akan memberikan pemahaman bila ditubuh PKPI saat ini tidak lagi terjadi dualisme kepengurusan.

“Sampai kini kita masih tunggu kehadiran kader kita yang di legislatif. Sebentar lagi kita akan melaksanakan kongres nasional, dan sampai kongres itu kader kita yang di DPRD Sibolga tidak hadir, kita serahkan keputusan ke pimpinan di pusat,”katanya.

Sementara untuk Kota Sibolga, kata Juliski, kepengurusan PKPI versi Hendropriyono, masih dinakhodai Memory Eva Ulina Panggabean.