MEDAN - Puluhan massa yang tergabung dari Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera Utara dan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (7/3) siang.

Dalam aksinya, para pendemo meminta supaya PT Freeport mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo di mana sahamnya sebesar 51% diserahkan kepada pemerintah.

"Kami mendukung sepenuhnya Presiden Joko Widodo dan menteri ESDM untuk tidak ragu-ragu dalam mengadapi PT Freeport Indonesia. Aset dan kekayaan di bumi Indonesia harus dilindungi dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945," ujar Saddam Husein Sianturi selaku korlap.

Kemudian pihak mereka mengecam keras sikap elit PT Freeport yang menjadikan buruh sebagai alat untuk menekan pemerintah Indonesia. Dan cara tersebut merupakan cara kuno sebagai watak asli imperialisme dan harus dilawan oleh rakyat Indonesia.

"Jika PT Freeport Indonesia tetap keras kepala dan tidak mau tunduk kepada hukum dan peraturan di Indonesia, kita mendesak negara untuk segera melakukan langkah Nasionalisasi tambang dan aset PT Freeport untuk dikelola negara," tambahnya.

Setelah berapa saat menyampaikan aspirasi, perwakilan dari Humas DPRD Sumut pun datang untuk menemui mereka. Kemudian mengatakan akan menyampaikan tuntutan itu kepada atasan agar disampaikan ke pusat lantaran anggota DPRD Sumut saat ini tengah berada di kabupaten dalam rangka kunjungan kerja (reses).