Sidang Kasus Suap Interplasi

Penasehat Hukum Gatot Sebut 3 Inisiator Berhak Jadi Tersangka

Penasehat Hukum Gatot Sebut 3 Inisiator Berhak Jadi Tersangka
Sidang Kasus Suap Interplasi Gatot Pujo Nugroho
Kamis, 23 Februari 2017 16:01 WIB
Penulis: Indra BB

MEDAN - Mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho menyebut ada tiga inisitor dalam kasus dugaan suap interpelasi anggota DPRD Sumut sebesar Rp61 miliar yang masih bebas berkeliaran diluar dan seharusnya sudah berhak menyandang status tersangka.

Hal itu dikatakan Penasehat Hukum (PH) Gatot Pujo Nugroho, Ani Andriani di ruang utama Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis, (23/2/2017).

Disebutkannya, ketiga inisiator yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini yakni Randiman Tarigan Selaku Seketaris Anggota DPRD Sumut, Nurdin Lubis selaku Seketaris Daerah Pemrovsu dan Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Biro Keuangan Pemprovsu. Ketiga inilah seharusnya yang bertanggungjawab.

"Ketiga ini sudah layak jadi tersangka karena mereka sebagai inisiator jadi sudah selayaknya KPK buat ketiga sebagai tersangka. Dan Gatot tidak harus bertanggungjawab sendiri dalam kasus ini," jelas Ani.

Ads
Ani menyebutkan dalam fakta persidangan yang meminta pertama kali uang ketok yakni anggota dewan sehingga Gatot tidak bisa menolak. Namun selama Gatot menjadi pimpinan hubungannya bersama bawahan kurang harmonis dan jarang berkoordinasi. Sehingga ini dimanfaatkan para bawahan mengambil keuntungan dengan mengumpulkan uang membawa nama pimpinan.

"Kita minta perangkat daerah (Bawahan Gatot) untuk diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka karena dalam hubungan yang kurang harmonis tersebut dimanfaatkan mereka dengan meminta uang dengan menyebut nama Gatot. Merekalah inisiator yang harusnya bertanggungjawab dalam hal ini," ucap Ani.

Menurut Ani, pihaknya minta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan- ringannya untuk terdakwa. Pasalnya terdakwa hanya dimanfaatkan oleh ketiga inisiator tersebut. Dan terdakwa juga tulang punggung keluarga.

"Kita minta hakim mengadili yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya hukuman kepada Gatot. Karena Gatot tidaklah yang harus bertanggungjawab dalam hal ini sendirian," pungkasnya.

Sementara itu, Gatot tidak ada membacakan pledoi sendirian karena Gatot menyerahkan semuanya dengan Penasehat hukum. Sedangkan JPU dari KPK mengatakan tetap pada tuntutan. Dan majelis hakim menunda sidang hingga Kamis(9/3/2017) mendatang dengan pembacaan vonis majelis hakim.

Sebelumnya jaksa penuntut umum Wawan Yusnarwanto menuntut terdakwa Mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho dituntut tiga tahun penjara.

Wawan Yusnarwanto menyatakan terdakwa Gatot Pujo Nugroho terbukti bersalah melakukan tindak korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp250 Juta, subsider delapan bulan kurungan.

"Gatot terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," ucap jaksa.

BACA: Gatot Sebut dalam Pledoi SKPD harus Bertanggungjawab

Editor:Wewen
Kategori:Sumatera Utara, Medan, Gonews Group, Hukrim
wwwwww