Menteri PPN: Daerah Jangan Hanya 'Nunggu' APBN

Menteri PPN: Daerah Jangan Hanya Nunggu APBN
Hari Pinto, Senator dari Kepri
Rabu, 22 Februari 2017 15:47 WIB
JAKARTA - Pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) itu bukan hanya berasal dari APBN tapi bisa juga dari APBD, BUMN, dan swasta, sejauh proyek pemerintah itu bsia dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PPN Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja Komite IV bersama dengan Tim Anggaran Komite I, II, dan III membahas Rencana Kerja Pemerintah 2018, di ruang rapat komite IV, rabu (22/2).

Menurut Bambang Rkp 2018 yang disampaikan saat ini masih rancangan awal yang akan meminta masukan dari senator seluruh provinsi. “Rkp 2018 kami lakukan pendekatan money follow program, dimana akan lebih fokus pada program prioritas yg jelas sumber pendanaannya, program ini harus dipastikan bisa berjalan. Dan tentu saja kami meminta masukan dari para senator karena senator ini kan lebih paham tentang daerahnya,” tandasnya

Bambang menyampaikan bahwa dalam penerapannya PPN menggunakan pendekatan holistik (menyeluruh), tematik, integratif yatu segala sektor harus jelas hubungannya, dan spasial dimana lokasinya jelas. “Perencanaan tidak bisa hanya sebatas dokumen tapi bisa dijalankan dikendalikan dan di monitor,” katanya.

Ads
Sebagai contoh pembangunan di daerah, yang masuk kegiatan prioritas adalah danau toba dari 3 destinasi wisata prioritas selain borobudur mandalika, ini memang perlu berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan, “Seperti Kementerian PU harus bertanggung jawab atas jalan, revitalisasi kawasan danautoba, lalu Kementerian pariwisata harus fokus pada promosi dan sarana dan pariwisata disana, kemudian Bumn pun harus partisipasi angkasa pura melakukan perluasan bandara silangit sebagai akses ke danau toba, dan pihak swasta bumn juga bisa diberdayakan untuk proyek penyebrangan dari samosir ke danau toba dan akses tolnya pure bisa dikelola bumn, swastanya bisa membuat penginapan nah ini kan akan sinergis satu sama lain,” papar Bambang.

Kemitraan pemerintah dan badan Usaha (KPBU) ini akan terus didorong kata Bambang, “Kpbu yang kita dorong seperti pengelolaan kuala tanjung, peran swasta sangat memungkinkan, bumn juga menjalankan pembangunan pltu di kaltim,” ujarnya.

Bambang juga membahas tentang target pertumbuhan ekonomi di 2018, dimana pemerintah harus mengejar pertumbuhan 6,1 %, oleh karena itu maka perlu di genjot oleh investasi. Bambang mengatakan setidaknya nilai investasi di 2018 sebesar Rp. 5356 Triliun dalam 1 tahun harus ada investasi.

''Investasi pemerintah dari apbn hanya 9%, dari swasta 16%, swasta lainnya seperti misal investasi umkm, migas, perbankan, asuransi, leasing, dan inilah yang harus di dorong agar investasi tinggi,'' jelas Bambang.

Di 2018 subsidi listrik, lpg 3 kg, kartu bpjs, indonesia pintar, beras sejahtera dan pkh itu harus satu paket dan jelas siapa penerimanya agar kemiskinan dan ketimpangan berkurang signifikan.

Rapat diselingi oleh penyampaian pertanyaan dan keluhan dari para senator terhadap pembangunan di daerah yang masih banyak ketimpangan.

Senator Kepulauan Riau Hari Pinto, minta agar diakomodir kebutuhan pelabuhan untuk memenuhi standar perdagangan internasional sebagai alternatif pelabuhan singapur, dan lebih mudah barnag sampai ke Indonesia. Menteri PPN Bambang pun memberikan challenge agar pemda Kepri bisa merekrut swasta apalagi frekuensi kapal berlabuh untuk perdagangan itu sangat menjanjikan benefitnya. ***

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Gonews Group, Pemerintahan
wwwwww