Home > Berita > Umum

Tingginya Kasus Gizi Buruk, Wakil Rakyat Minta Walikota Evaluasi Kinerja Usma Polita 

Tingginya Kasus Gizi Buruk, Wakil Rakyat Minta Walikota Evaluasi Kinerja Usma Polita 
Ilustrasi
Selasa, 21 Februari 2017 20:00 WIB
Penulis: Fatih Al Rizki
MEDAN - Anggota DPRD Medan dan Sumatera Utara meminta agar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Medan Usma Polita. Sebab, mereka menilai, di kota ini masih banyak ditemukan kasus gizi buruk.“Walikota diharapkan evaluasi kinerja SKPD khususnya dinas kesehatan. Kalau kadinkes tidak mampu, silakan mengundurkan diri,” ujar Anggota Komisi E DPRD Sumut Nezar Djoeli menyikapi masih tingginya kasus gizi buruk di Kota Medan tahun 2016 sebanyak 115 orang, Selasa (21/2/2017).

Disebutkannya, dari data FKM USU tercatat penderita gizi buruk di Medan sebanyak 113 orang dan kota yag dipimpin Dzulmi Eldin ini menduduki peringkat dua. Malahan, sebelumya Usma menyebutkan, Kota Medan belum kategori endemis karena nilainya 0.058.

“Tapi kalau 0.058 dikalikan jumlah penduduk Medan 2 juta kan sudah 116 orang yang gizi buruk,” ujar Nezar kembali.

Ads
Jadi, katanya, Kadinkes Medan jangan beralasan dengan nilai ambang batas 0.058 itu. Apalagi, dalam kunjungannya baru baru ini ke daerah Belawan, wakil rakyat itu menemukan kasus anak yang menderita gizi buruk.

“115 orang gizi buruk itu kan yang terdata. Contohnya di Kampung Nelayan yang saya temui anak penderita gizi buruk. Kalau dicari lagi mungkin masih banyak yang mengalami gizi buruk,” ucapnya.

Nezar juga menyinggung anggaran untuk gizi buruk tahun 2016 sekitar Rp 1 miliar, namun masih ada ditemukan kasusnya. Karena itu, ia menanyakan kapan realisasi anggaran itu ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Puskesmas.

Menurutnya, terjadinya kasus gizi buruk juga disebabkan kurangnya penyuluhan dan masih adanya masyarakat yang mungkin takut mengeluarkan biaya kalau datang ke Posyandu.

“Harusnya anggaran ditingkatkan termasuk meningkatkan anggaran untuk kader Posyandu. Karenanya, kepala dinasnya harus turun menjumpai kader,” tegas Nezar.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Medan Rajuddin Sagala. Dirinya juga meminta Wali Kota Medan mengevaluasi Kadinkes Medan Usma Polita.

Banyaknya jumlah kasus gizi buruk di Medan dikarenakan pengawasan yang kurang terpadu dan SKPD terkait kurang menyentuh seperti melakukan pengawasan di wilayah perbatasan Medan dengan Deli Serdang, Medan dengan Pancur Batu.

“Ini yang kurang dimonitor. Kurang gencar turun ke masyarakat terutama ke masyarakat berpenghasilan rendah. Kurangnya sosialisasi, jadi masyarakat kalau ada gizi buruk tahu harus melapor kemana. SKPD terkait buat spanduk kalau ada kasus gizi buruk kemana masyarakat harus melapor. Ini tidak ada,” ujarnya.

Anggota DPRD dari PKS ini juga menilai, kasus gizi buruk dari tahun ke tahun tetap ada, ini harusnya jadi pengalaman berharga. “Kasusnya dari tahun ke tahun tetap ada. Kalau dicari betul betul kasusnya banyak tidak hanya yang terdata. Perlu dievaluasi kepala dinas kesehatannya,” tegas Rajuddin.  
Editor:Fatih
Kategori:Umum, Peristiwa, Pemerintahan, Medan
wwwwww