Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan, Ketua MPR: Hanya Satu Kuncinya, Bersatu!

Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan, Ketua MPR: Hanya Satu Kuncinya, Bersatu!
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. (GoNews.co)
Sabtu, 18 Februari 2017 12:26 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Saat memberi orasi ilmiah tentang wawasan kebangsaan di hadapan 228 wisudawan dan wisudawati Universitas Al Azhar Indonesia, di Jakarta, Sabtu (18/02/2017), Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharap agar Al Azhar Indonesia terus meningkatkan perannya dalam mencetak manusia unggul.

Dikatakan Zulkifli, suatu bangsa akan maju bila menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditambahkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu bangsa harus ditopang dengan etika dan budaya.

"Allhamdulillah kita sebagai bangsa yang beruntung, sehari setelah merdeka sudah memiliki  konsensus berbangsa dan bernegara," ujarnya.

loading...
Meski demikian, Zulkifli Hasan menyayangkan, konsensus berbangsa dan bernegara, Pancasila, kadang-kadang ditinggalkan. "Kita punya pusaka tapi kita tinggalkan," timpalnya.

Ads
Akibat yang demikian itu kata Zulkifli, maka sikap seperti musyawarah semakin melemah. Demikian juga dengan sikap persatuan.

Padahal menurut Zulkifli Hasan, dengan bersatu kita bisa berdaulat. Dalam kedaulatan itu bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. "Keadilan buat semua," ujarnya.

Bagi Zulkifli Hasan, negara harus hadir tanpa kompromi untuk memihak kepada orang lemah, orang miskin, dan pengangguran. "Negara harus hadir berpihak pada orang lemah," ujarnya.

Berpihak pada yang lemah merupakan hal yang disumpahkan saat presiden, kepala daerah, ketua lembaga negara, dan pemimpin, ketika hendak menjabat. "Kita disumpah untuk setia pada konstitusi," tandas politisi PAN itu.

Dalam kaitan itu, Zulkifli Hasan mengungkapkan fakta, saat ini banyak orang tak bekerja namun anehnya banyak pekerja ilegal datang ke Indonesia. Tenaga ilegal itu bekerja di Indonesia rupanya hanya tukang batu dan tenaga kasar lainnya."kalau tukang batu di Indonesia banyak," tandasnya. 

Bila ada pekerja asing datang ke Indonesia sementara orang di sini banyak yang menganggur hal demikian tak boleh dilakukan. "Bila pemerintah membiarkan hal yang demikian maka ini khianat terhadap konstitusi," pungkasnya. ***
wwwwww