JAKARTA - Hingga akhir 2016 lalu ada 20 proyek proyek strategis nasional yang telah rampung. proyek ini terdiri dari berbagai jenis infrastruktur, mulai dari bandara hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) senilai Rp 27,6 triliun.
"Dari 225 yang kemarin (daftar PSN), ada 20 yang sudah selesai. Nilainya Rp 27,6 triliun," ujar Ketua Tim Implementasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/2). Adapun 20 proyek strategis nasional yang telah rampung itu antara lain Jalan Tol Gempol - Pandaan (14 km) di Jawa Timur, Bandara Sentani di Jayapura, Bandara Juwata di Tarakan, Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Mutiara di Palu, Bandara Matahora di Wakatobi, Bandara Labuan Bajo di Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lalu, pengembangan Bandara Soetta Terminal 3 di Banten, pembangunan Pelabuhan Kalibaru di Jakarta Tahap I, pembangunan Pipa Gas Belawan-Sei Mengkei kapasitas 75 mmscfd (panjang 139,24 km), PLBN Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motaain di NTT, PLBN Motamassin di NTT, PLBN Skouw di Jayapura-Papua, Bendungan Paya Seunara di Aceh, Bendungan Rajui di Aceh, Bendungan Jatigede di Jawa Barat, Bendungan Bajulmati di Jawa Timur, Bendungan Nipah di Jawa Timur, dan Bendungan Titab di Bali Wahyu mengatakan, seluruh proyek ini termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam proses penyusunan PSN, katanya, KPPIP mengacu pada kriteria dasar, yaitu kesesuaian dengan RPJMN dan rencana strategis serta RTRW sehingga tidak mengubah RTH. Beberapa kriteria tersebut di antaranya proyek tersebut memiliki peran strategis bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional. Memiliki dampak positif atas PDB, tingkat pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup. Selain itu, proyek tersebut harus memiliki keselarasan antar-sektor infrastruktur dan persebaran lokasi proyeknya secara regional. "Dengan adanya kriteria itu, kita akan memaksa kementerian itu memberikan perhatian yang lebih terhadap proyek-proyek ini," jelas Wahyu. Sementara pemerintah diketahui juga menetapkan 78 proyek baru dalam daftar proyek strategis nasional. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan awalnya ada 117 usulan proyek, namun yang diterima 78 proyek." Tadinya dievaluasi 45, tapi dalam rapat dieksekusikan 78 proyek," ucap Basuki. Dari 78 proyek yang masuk ke dalam PSN, tercatat 57 di antaranya diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), meliputi 24 jalan tol, 4 air baku, 9 bendungan, dan 20 irigasi dengan total nilai sekitar Rp 300 triliun. Adapun dalam 24 proyek jalan tol PSN, termasuk enam proyek di Sumut dan Aceh, yakni pembangunan jalan tol Sigli - Banda Aceh 75 km (Rp 12,94 triliun), Binjai - Langsa 110 km (Rp 18,82 triliun), Tebing Tinggi - Pematangdiantar - Parapat - Tarutung - Sibolga 200 km (Rp 19,77 triliun), Rantauprapat - Kisaran 100 km (Rp 17,13 triliun). Lalu, Langsa - Lhokseumawe 135 km (Rp 21,76 triliun), Lhokseumawe - Sigli 135 km (Rp 21,78 triliun). Proyek jalan tol ini telah direncanakan sesuai dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan masuknya proyek-proyek ini ke dalam daftar PSN, maka dalam pelaksanaannya akan mendapat prioritas dalam penganggaran serta mendapatkan jaminan ataupun dana talangan seperti talangan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam proyek tol, sehingga pembangunan pun akan lebih pasti. Basuki mengatakan, mengerucutnya jumlah proyek dari 117 menjadi 78 karena masih ada pemerintah daerah dan kementerian pengusul yang belum siap. "Banyak sekali. Ada yang datanya belum masuk lengkap, komitmen dari pemerintah daerah juga belum ada. Sehingga bagaimana kalau Pemda enggak punya komitmen padahal proyeknya kan ada di daerah. Kemudian juga, pelaksanaannya. Kapan itu mau dilaksanakan? Kita utamakan dimulai pelaksanaan paling lambat 2018-2019 ini," ungkap Basuki. Basuki menambahkan, untuk proyek strategis nasional di Kementerian PUPR adalah proyek raksasa. "Misalnya, tol Tebingtinggi-Pematangsiantar-Parapat-Tarutung-Sibolga, dalam rangka Sibolga-Danau Toba. Lalu ada Bendungan Temef," katanya. Sementara proyek strategis nasional lainnya tersebar di beberapa kementerian seperti Kawasan Industri Dumai yang diusulkan Kementerian Perindustrian, lapangan gas Jambaran-Tiung Biru dari Kementerian ESDM, dan Kereta Api Rantauprapat dari Kementerian Perhubungan. Pemerintah diketahui akan merevisi Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional supaya 78 proyek strategis baru itu bisa dimasukkan. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi terhadap Perpres ini paling lama selesai dalam waktu dua minggu. Sehingga pembangunan proyek-proyek yang masuk ke dalam PSN bisa digarap secepatnya."Ya dalam waktu gitulah, maksimum dua minggu," tutur Darmin.
"Dari 225 yang kemarin (daftar PSN), ada 20 yang sudah selesai. Nilainya Rp 27,6 triliun," ujar Ketua Tim Implementasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/2). Adapun 20 proyek strategis nasional yang telah rampung itu antara lain Jalan Tol Gempol - Pandaan (14 km) di Jawa Timur, Bandara Sentani di Jayapura, Bandara Juwata di Tarakan, Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Mutiara di Palu, Bandara Matahora di Wakatobi, Bandara Labuan Bajo di Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lalu, pengembangan Bandara Soetta Terminal 3 di Banten, pembangunan Pelabuhan Kalibaru di Jakarta Tahap I, pembangunan Pipa Gas Belawan-Sei Mengkei kapasitas 75 mmscfd (panjang 139,24 km), PLBN Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motaain di NTT, PLBN Motamassin di NTT, PLBN Skouw di Jayapura-Papua, Bendungan Paya Seunara di Aceh, Bendungan Rajui di Aceh, Bendungan Jatigede di Jawa Barat, Bendungan Bajulmati di Jawa Timur, Bendungan Nipah di Jawa Timur, dan Bendungan Titab di Bali Wahyu mengatakan, seluruh proyek ini termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam proses penyusunan PSN, katanya, KPPIP mengacu pada kriteria dasar, yaitu kesesuaian dengan RPJMN dan rencana strategis serta RTRW sehingga tidak mengubah RTH. Beberapa kriteria tersebut di antaranya proyek tersebut memiliki peran strategis bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional. Memiliki dampak positif atas PDB, tingkat pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup. Selain itu, proyek tersebut harus memiliki keselarasan antar-sektor infrastruktur dan persebaran lokasi proyeknya secara regional. "Dengan adanya kriteria itu, kita akan memaksa kementerian itu memberikan perhatian yang lebih terhadap proyek-proyek ini," jelas Wahyu. Sementara pemerintah diketahui juga menetapkan 78 proyek baru dalam daftar proyek strategis nasional. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan awalnya ada 117 usulan proyek, namun yang diterima 78 proyek." Tadinya dievaluasi 45, tapi dalam rapat dieksekusikan 78 proyek," ucap Basuki. Dari 78 proyek yang masuk ke dalam PSN, tercatat 57 di antaranya diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), meliputi 24 jalan tol, 4 air baku, 9 bendungan, dan 20 irigasi dengan total nilai sekitar Rp 300 triliun. Adapun dalam 24 proyek jalan tol PSN, termasuk enam proyek di Sumut dan Aceh, yakni pembangunan jalan tol Sigli - Banda Aceh 75 km (Rp 12,94 triliun), Binjai - Langsa 110 km (Rp 18,82 triliun), Tebing Tinggi - Pematangdiantar - Parapat - Tarutung - Sibolga 200 km (Rp 19,77 triliun), Rantauprapat - Kisaran 100 km (Rp 17,13 triliun). Lalu, Langsa - Lhokseumawe 135 km (Rp 21,76 triliun), Lhokseumawe - Sigli 135 km (Rp 21,78 triliun). Proyek jalan tol ini telah direncanakan sesuai dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan masuknya proyek-proyek ini ke dalam daftar PSN, maka dalam pelaksanaannya akan mendapat prioritas dalam penganggaran serta mendapatkan jaminan ataupun dana talangan seperti talangan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam proyek tol, sehingga pembangunan pun akan lebih pasti. Basuki mengatakan, mengerucutnya jumlah proyek dari 117 menjadi 78 karena masih ada pemerintah daerah dan kementerian pengusul yang belum siap. "Banyak sekali. Ada yang datanya belum masuk lengkap, komitmen dari pemerintah daerah juga belum ada. Sehingga bagaimana kalau Pemda enggak punya komitmen padahal proyeknya kan ada di daerah. Kemudian juga, pelaksanaannya. Kapan itu mau dilaksanakan? Kita utamakan dimulai pelaksanaan paling lambat 2018-2019 ini," ungkap Basuki. Basuki menambahkan, untuk proyek strategis nasional di Kementerian PUPR adalah proyek raksasa. "Misalnya, tol Tebingtinggi-Pematangsiantar-Parapat-Tarutung-Sibolga, dalam rangka Sibolga-Danau Toba. Lalu ada Bendungan Temef," katanya. Sementara proyek strategis nasional lainnya tersebar di beberapa kementerian seperti Kawasan Industri Dumai yang diusulkan Kementerian Perindustrian, lapangan gas Jambaran-Tiung Biru dari Kementerian ESDM, dan Kereta Api Rantauprapat dari Kementerian Perhubungan. Pemerintah diketahui akan merevisi Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional supaya 78 proyek strategis baru itu bisa dimasukkan. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi terhadap Perpres ini paling lama selesai dalam waktu dua minggu. Sehingga pembangunan proyek-proyek yang masuk ke dalam PSN bisa digarap secepatnya."Ya dalam waktu gitulah, maksimum dua minggu," tutur Darmin.