MEDAN - Ratusan buruh mega proyek Podomoro City Deli Medan tidak menerima gaji sejak lima minggu yang lalu. Menilik hal ini, Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung meminta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan sidak ke lokasi proyek.

"Wah, baru tahu saya. Gak boleh seperti ini, penundaan gaji bisa meluas ke masalah baru termasuk kriminalitas. Disnaker harus cepat turun ke lapangan," kata Hanry Jhon.

Ia juga menyayangkan pihak pengelola Podomoro dalam hal ini PT Totalindo Eka Persada mempergunakan tenaga kerja luar Medan, mengingat banyak tenaga kerja di Medan memiliki ketrampilan yang sama.

"Saya baru tahu 80 persen pekerja di sana dari luar Medan. Di Medan kan banyak orang yang mampu. Tapi ini bukan pelanggaran, jadi DPRD tak bisa berbuat banyak," sambungnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Hannalore Simanjuntak menyebutkan pihaknya tak dapat turun ke lapangan apabila tak ada surat laporan dari para pekerja Podomoro.

"Kirim surat ke kami (Disnaker). Kebetulan saya baru dilantik, belum begitu paham mekanisme. Tapi kami intinya kami pasti bantu kalau ada laporan," jelas Hannalore.

Ketika dikonfirmasi ke pihak PT Totalindo Eka Persada namun pihak keamanan tak memberikan izin masuk ke kantor Totalindo dan menyarankan Tribun untuk ke kantor pemasaran yang terletak di Jalan Putri Hijau. Tiba di Kantor Pemasaran, juga tak mendapat tanggapan. lantas menghubungi pihak PT Totalindo Eka Persada Jakarta. Namun pegawai PT Totalindo Eka Persada bernama Sofyan menolak memberikan komentar.

"Langsung ke HRD saja ya. Nomor HRD saya tidak tahu," ucap Sofyan mengakhiri.