JAKARTA - Pernyataan dan permohonan maaf dari Ahok kepada KH Ma'aruf Amin, dinilai belum dari hati, atau hanya upaya memecah belah NU. Hal ini dikatakan Ketua Bid Hubungan Antar Lembaga PW GP Ansor DKI, Redim Okto Fudin kepada GoNews.co, Kamis (2/2/2017) di Jakarta.

Menurut Redim, sebagai ulama, KH Ma'ruf tidak mungkin tidak menghormati tamu, dan tidak mungkin menolak permohonan maaf.

"Tapi bagi kami, warga NU menilai, permohonan maaf yang disampaikan Ahok terkesan tidak tulus. Dalam narasi permohonan maafnya, terselip kalimat yang justru berpotensi memecah belah, dengan klaimnya bahwa selama ini NU membela mendukungnya," ujarnya.

"Itu statemen politis, yang terus mau memanfaatkan kepentingan politik. Tidak ada upaya pengakuan penyesalan dari yang bersangkutan. Bahkan ia menuduh, kegaduhan yang muncul berasal dari orang yang mempolitisirnya. Padahal sumbernya dari dia," timpalnya.

Masih kata Redim, syarat tobat itu setidaknya ada 3, menyatakan maaf dengn disertai, penyesalan, komitmen untuk tidak mengulangi, mencabut semua tindak kesalahan. "Dan kesalahan yang dilakukan ahok dan tim, tidak hanya pada rais am, tapi pada seluruh warga NU," tegasnya.

Dirinya juga menilai, masih ada indikasi politisasi terhadap kasus yang dilakukan Ahok dan tim, justru dengan menuduh orang lain mempolitisasi. Ahok menuduh, kegaduhan yang terjadi itu karena adanya politisasi. Padahal sumber kegaduhan ada pada dirinya.

"Untuk itu kami, PW Ansor DKI siap mengawal seruan PWNU DKI untuk nengultimatum Ahok dan tim menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan terbuka, di media cetak dan elektronik, menyesali perbuatannya, dan komitmen tidak mengulangi lagi serta mencabut segala macam ucapan yang tendensius, mengintimidasi, serta menyerang pribadi Kyai Makruf Amin. Kehormatan beliau adalah nyawa kami," pungkasnya. ***