DPD Pertanyakan Ketimpangan Mutu Pendidikan di Daerah

DPD Pertanyakan Ketimpangan Mutu Pendidikan di Daerah
RDP DPD RI dengan Kementerian Pendidikan. (DPD)
Selasa, 31 Januari 2017 15:42 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pendidikan di Indonesia masih memiliki beragam kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Salah satunya kualitas guru yang tergolong masih kurang dan timpangnya mutu pendidikan antara daerah satu dengan yang lain.

"Ada fakta riil soal masih adanya ketimpangan yang tajam dari satu daerah dengan daerah lain. Antara jawa dengan luar jawa, dan kota dengan pedesaan. Ketimpangan ini begitu jauh," ucap Anggota Komite III DPD Eni Khairani saat RDPU dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurutnya, perbedaan ini berdampak signifikan bagi daerah-daerah yang terpencil. Apalagi, Kemendikbud berencana akan memprioritaskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Secara psikologis ini dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Sehingga pendidikan hanya untuk kalangan yang berada. Sementara di desa kondisinya belum berubah terutama masalah listrik dan infrastruktur," ujar Anggota DPD asal Bengkulu itu.

Ads
Tak hanya sampai disitu, Eni juga menambahkan saat ini masih minim fasilitas penunjang bagi SMK. Bahkan, masih banyak kondisi guru SMK yang tidak sesuai dengan jurusannya atau keahliannya. "Kita mengkhawatirkan kelulusan nanti para lulusan SMK ini," cetus dia.

Senada dengan Eni, Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Abd. Jabbar Toba juga menyoroti masalah pendidikan di SMK terutama kualitas guru. Seharusnya, tenaga pengajar atau guru di SMK sering dilakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya. "Karena masih banyak lulusan SMK yang menganggur," jelas dia.

Dirinya mencatat, untuk di Sulawesi Tenggara kurang-lebih 7000 lulusan dari SMK belum bisa meneruskan ke dunia kerja. "Banyak sekali pengangguran dari SMK, mencapai 7000 lulusan SMK yang menganggur," beber Jabbar Toba.

Dikesempatan yang sama, Mendikbud Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa sebelumnya ada target tupoksi SMK yaitu perbandingan 70:30 dengan Sekolah Menengah Umum (SMU). Karena saat ini banyak SMU yang disulap menjadi SMK.

"Maka guru sesuai dengan keahlian tersebut hanya 22 persen. Sisanya guru yang mengajarkan matematika dan agama," ujarnya.

Dengan demikian, ia menilai maka jangan harap SMK di Indonesia bisa maju dengan kondisi seperti itu. Muhadjir juga mengaku berat membenahi ini, maka pada tahun lalu pihaknya menyekolahkan guru-guru di SMK untuk memiliki keahlian baru atau keahlian ganda.

"Tahun ini kita sudah menyekolahkan 15000 guru SMK. Ini kita tempuh karena tidak mungkin mengangkat guru baru. Karena anggarannya memang tidak ada," jelas dia.

Terkait UNBK, Muhadjir juga mengimbau pemerintah daerah, sesuai kewenangan daerahnya, agar dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer. Terutama sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK. "Pemerintah daerah juga harus menyediakan ketersediaan listrik yang memadai untuk mendukung sekolah pelaksana UNBK," tuturnya. ***
wwwwww