MEDAN - Guna menurunkan total fertility rate (TFR) di Sumatera Utara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sedang berfokus meningkatkan jajaran advokasinya untuk menyosialisasikan program KB kepada masyarakat. Tujuannya memberi pemahaman bagi warga di pelosok dan desa terpencil agar dapat mendapatkan pelayanan maksimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara (Sumut), Drs Temazaro Zega MKes Rabu (25/1/2017), pada acara Forum Koordinasi Advokasi dan KIE "Below the Line" Program KKBPK di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 2017. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari Rabu - Jumat (25-27/1/2017).

Ia mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan jajaran advokasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah harus memastikan semua masyarakat di wilayah sasaran mendapatkan informasi seperti memahami sumber-sumber berkaitan dengan KB, mengetahui tempat pelayanan KB dan bagaimana cara mengatur jarak antara anak pertama dan kedua. 

"Kondisi masyarakat sebelumnya masih banyak yang belum mendapatkan informasi tentang pelayanan KB. Saya minta jajaran advokasi fokus menyebarkan dan memberikan informasi ini. Kita akan evaluasi rutin. Jadi, bisa dilihat pencapaian di tiap kabupaten," katanya.

Selama ini, daerah terpencil dan kampung-kampung belum terjamah. Semua lapisan masyarakat harus mengetahui sosialisasi dari BKKBN tersebut. Tujuannya mendorong warga yang belum melaksanakan KB agar segera melakukannya. Dalam menyosialisasikan pelayanan KB, jajaran advokasi dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat pelayanan KB.

"Mereka dibekali dengan mobil unit penerangan dan pelayanan. Kita minta fasilitas ini agar dapat menjangkau wilayah yang sulit. Misalnya pedesaan dan daerah terpencil atau tertinggal serta jauh lokasinya dari kota," sebutnya.

Pada Maret mendatang, lanjutnya, BKKBN akan melaksanakan survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) untuk mengukur keberhasilan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Pihak yang bergerak di bidang advokasi dan KIE ini bertugas mempromosikan dan sosialisasi penyuluhan, baik melalui media cetak, elektronik dan berbagai jalur yang ada di kabupaten/kota.

"Hasil SDKI dharapkan menjadi indikator baik di dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)," sambungnya.

Di Sumut, pada 2016 pencapaian peserta KB mencapai 86 persen. 2017 ditargetkan menjadi 99 persen masyarakat yang mengetahui dan melihat tempat pelayanan KB dari BKKBN.

"Saat ini, masih banyak masyarakat belum mengetahui tempat pelayanan KB. Meskipun tahun ini anggaran Sumut dipotong hampir 50 persen, tetapi target kita 99 persen masyarakat mendapatkan informasi pelayanan KB dari BKKBN," pungkasnya.