MEDAN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, sambut baik usulan rehabilitasi dan pembangunan Sekolah Dasar (SD) Muhammdiyah di Desa Sibulan - bulan, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Hal itu dikatakan Muhadjir menjawab usulan yang dilontarkan Anwar Bakti dalam kuliah umum serta peresmian Laboratorium Komputer dan silaturahim bersama warga Muhammadiyah Sumatera Utara di aula kampus pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sabtu, (7/1/2017). 

Orang nomor satu di Kemendikbud RI tersebut mengarahkan hal itu disampaikan langsung kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud RI. "Ajukan proposal ke Dirjen Dikdasmen. Nanti akan saya tindaklanjuti," kata Muhadjir. 

Sebelumnya, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan priode 2010 - 2015, Anwar Bakti, mempertanyakan soal tanggungjawab Kemendikbud terkait kondisi SD Muhammadiyah Desa Sibulan - bulan, Purbatua, Taput yang kondisinya sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, Mendikbud merupakan kader persyarikatan Muhammadiyah. 

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menegaskan jejak islam dan Muhmamadiyah tidak boleh hilang di Sumut. Terlebih di bumi Tapanuli. "Saya sangat berharap kehadiran bapak Menteri di kabinet Jokowi ini memberi kenangan manis kepada warga Muhammadiyah. Jadi harapannya, Prof. DR. Muhadjir, selaku warga persyarikatan dapat memberi manfaat kepada warga Muhammadiyah. 

Senada dengan itu, Rektor UMSU, Agussani mengatakan usulan yang disampaikan Anwar sangatlah baik. Rektor menyerukan untuk segera melengkapi data dan segera diajukan ke Kemendikbud.

Sebagaimana diketahui, SD Muhammadiyah Desa Sibulan - bulan, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Taput merupakan sekolah swasta milik Muhammadiyah yang telah berdiri sejak Indonesia belum merdeka, yakni tahun 1938. Selain itu, sekolah tersebut telah melahirkan sejumlah tokoh nasional antara lain almarhum Drs. H Burhanuddin Napitupulu, politisi partai Golkar yang pernah menjadi Ketua Komisi II DPR - RI. 

Tidak sampai di situ, sebelum kehadiran SD Inpres tahun 1974, warga Desa yang non muslim juga pernah mengenyam pendidikan di sekolah milik persyarikatan ini. Akan tetapi, karena kurangnya perhatian, kondisi sekolah tersebut sangat memprihatinkan. Bahkan bangunan bersejarah tersebut nyaris rubuh dan hampir dialihfungsikan oleh pihak tertentu.