LANGSA - Guna menghindari terjadinya hal negatif dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2017, Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Langsa perlu mendapat pengawasan secara ekstra ketat. Terlebih lagi pengawasan itu perlu dilakukan pascapemilihan nantinya atau tepatnya setelah masyarakat memberikan hak suaranya. Hal ini harus mendapat perhatian secara serius dari para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Langsa serta timses nya.

“Artinya, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada para kontestan, bahwa kita semua tahu anggota KIP itu sama seperti kita, sama-sama manusia yang tentunya masih banyak memiliki sifat lalai dan khilaf dalam menjalankan tugasnya," sebut salah seorang timses, Nasrul Haida, kepada wartawan, Sabtu (7/1/2017).

Harus kita akui, katanya, dalam pesta demokrasi seperti ini, berbagai persoalan kelalaian biasa terjadi dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang sangat fatal dan bisa-bisa berujung menimbulkan konflik baru dan dapat meresahkan warga Kota Langsa.

"Seperti terjadinya kekeliruan saat dilakukan penghitungan suara baik dari tingkat PPS hingga PPK. Hal inilah yang harus dijadikan salah satu indikator, karenanya kandidat harus benar-benar mengawasi terhadap proses tersebut secara teliti dan cermat," ungkapnya.

Dengan demikian maka apapun hasilnya nanti, berbagai pihak bisa menerima keputusan dari hasil penghitungan suara secara baik, arif dan bijaksana dan kita tidak saling curiga-mencurigai.

Selain itu, Ia juga mengingatkan dalam pesta demokrasi tidak ada yang namanya pemaksaan kehendak untuk memilih kandidat mana yang harus di coblos. Karena hal ini adalah mutlak menjadi penilaian masyarakat, biarkan mereka memilih sesuai hati nurani, sehingga hasilnya benar-benar demokratis.

"Siapapun yang menang nantinya, itulah pemimpin pilihan masyarakat," pungkasnya.