BINJAI - Dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh, pemerintah pusat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya telah meluncurkan program kota tanpa kumuh (kotaku). Mendukung program tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Binjai bekerjasama dengan Koordinator Kotaku Binjai Langkat menggelar Sosialisasi dan Strategi komunikasi program Kotaku , Selasa (29/11/2016) di Hotel Kardoba Binjai.
Kegiatan diikuti puluhan peserta dari forum komunikasi masyarakat dan SKPD dibuka kepala Bappeda diwakili kabid sarana dan prasarana Zulfan.
Zulfan mengatakan program Kotaku adalah program lanjutan dari program PNPM mandiri perkotaan. Program ini merupakan upaya strategis pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemda dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan pencapaian akses air minum 100 %, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019. Target pencapaian tersebut dinamai dengan gerakan 100-0-100.
“Melalui program Kotaku Pemerintah Kota Binjai akan ikut berpatisipasi dalam mewujudkan peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar kawasan kumuh di Kota Binjai untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan,” kata Zulfan.
Zulfan menjelaskan kebijakan dan strategi rencana tata ruang Kota Binjai terhadap peningkatan kualitas permukiman, meliputi strategi peningkatan jaringan transportasi, penyediaan air minum, pelayanan air limbah, pelayanan persampahan, dan sistem jaringan drainase.
“Untuk penyediaan air minum target minimal 75% penduduk terlayani dapat dipenuhi hingga tahun 2019,” tambah Zulfan.
Koordinator Kotaku Binjai Langkat Rahmat Syarif mengatakan ada tujuh indikator yang dijadikan acuan apakah suatu lokasi termasuk klaster kumuh atau bukan. Yaitu kondisi bangunan hunian, aksesibilitas lingkungan, drainase, air minum, air limbah/sanitasi, pengelolaan sampah, dan pengamanan kebakaran.
“Target utama dari program Kotaku adalah menghapus wilayah kumuh dan miskin hingga nol hektar, oleh karenanya perlu komitmen bersama dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, “ungkap Rahmat Syarif.
Zulfan mengatakan program Kotaku adalah program lanjutan dari program PNPM mandiri perkotaan. Program ini merupakan upaya strategis pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemda dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan pencapaian akses air minum 100 %, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019. Target pencapaian tersebut dinamai dengan gerakan 100-0-100.
“Melalui program Kotaku Pemerintah Kota Binjai akan ikut berpatisipasi dalam mewujudkan peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar kawasan kumuh di Kota Binjai untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan,” kata Zulfan.
Zulfan menjelaskan kebijakan dan strategi rencana tata ruang Kota Binjai terhadap peningkatan kualitas permukiman, meliputi strategi peningkatan jaringan transportasi, penyediaan air minum, pelayanan air limbah, pelayanan persampahan, dan sistem jaringan drainase.
“Untuk penyediaan air minum target minimal 75% penduduk terlayani dapat dipenuhi hingga tahun 2019,” tambah Zulfan.
Koordinator Kotaku Binjai Langkat Rahmat Syarif mengatakan ada tujuh indikator yang dijadikan acuan apakah suatu lokasi termasuk klaster kumuh atau bukan. Yaitu kondisi bangunan hunian, aksesibilitas lingkungan, drainase, air minum, air limbah/sanitasi, pengelolaan sampah, dan pengamanan kebakaran.
“Target utama dari program Kotaku adalah menghapus wilayah kumuh dan miskin hingga nol hektar, oleh karenanya perlu komitmen bersama dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, “ungkap Rahmat Syarif.