JAKARTA - Kekerasan yang terjadi pada warga minoritas Rohigya di negara bagian Rakhine Myanmar menjadi perhatian publik tak terkecuali rakyat Indonesia.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menangkap kepedulian rakyat Indonesia ini dan menindaklanjuti dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif.

"Liputan media yang memberitakan kekerasan dan penyiksaan terhadap etnis Rohigya telah menjadi viral di sosial media dan menimbulkan keprihatinan bahkan gerakan kepedulian di kalangan rakyat Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kemenlu harus sigap menyikapinya dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif," kata Jazuli, Minggu (27/11/2016).

Respon ini, lanjut Jazuli, bukan saja sebagai bentuk kepedulian atas kemanusiaan dan hak asasi manusia universal tapi juga amanat konstitusi yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi serta dalam rangka membebaskan penduduk dunia dari penjajahan dan ketertindasan.

"Indonesia bisa menjadi model bagi dunia, khususnya Myanmar, bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara penduduk mayoritas dan minoritas," kata Anggota Komisi I ini.

Jazuli menjelaskan bahwa di Indonesia tidak ada masalah dengan kaum minoritas, semua hidup berdampingan secara damai karena saling menghormati dan menghargai kebhinnekaan. Tidak ada orang disiksa di Indonesia karena keyakinan dan statusnya sebagai minoritas.

Jazuli melanjutkan, siapapun yang melanggar hukum, dari kelompok manapun, harus ditindak dan diproses scara hukum. Dan hal ini (hukum yang berkeadilan) menjadi kesadaran hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia.

"Dengan modalitas tersebut Indonesia bisa memainkan peran kuat dalam mendorong resolusi dan terminasi kekerasan terhadap etnis Rohigya di Myanmar baik melalui saluran bilateral, regional Asean, maupun multilateral," pungkas Jazuli. ***