JAKARTA - Siang ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyambangi Mabes Polri guna membahas soal agenda aksi damai pada 25 November dan 2 Desember 2016.

Informasi yang diperoleh GoNews.co, kedatangan Gatot langsung disambut Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dalam keterangan persnya, Tito mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya bersama TNI, berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI, serta berkomitmen menjaga Kemanan dan ketertiban.

Kapolri dan Panglima TNI juga melakukan teleconfrens dengan beberapa petinggi Polri dari seluruh daerah guna memberikan arahan-arahan soal rencana pengamanan aksi yang kemungkinan juga akan berlangsung di daerah.

"Pada intinya kita tetap menghormati aksi-aksi yang akan diselenggarakan masyarakat, karena ini merupakan hak dari warga untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun kita kembali mengingatkan, sesuai UU tahun 2008, tidak dibenarkan melakukan aksi dengan tindak anarkis, serta menggangu ketertiban umum," ujar Kapolri usai menggelar pertemuan, Senin (21/11/2016) di Mabes Polri.

Kapolri dan Panglima TNI juga sepakat, aparat Kemanan siap menindak tegas, kepada siapapun yang mencoba melakukan tindakan kekerasan dan menganggu ketertiban umum.

Bahkan Panglima TNI juga menyatakan kesiapannya membackup aparat kepolisian dalam pengamanan aksi tersebut. "Kita siap, yang paling utama adalah Kemanan. Untuk itu kita imbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan aksi, tolong jaga keamanan dan ketertiban, mari kita sampaikan pendapat kita dengan santun," ajak Panglima.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian benar-benar paling sibuk beberapa hari terakhir ini. Dua jenderal itu terus melakukan konsolidasi ke sejumlah elemen masyarakat, ormas Islam, tokoh agama, termasuk jajaran militer dan kepolisian di bawahnya. Konsolidasi itu mereka lakukan mewaspadai rencana aksi lanjutan usai aksi damai 4 November 2016 lalu.

Panglima dan Kapolri mengantisipasi bergesernya tuntutan proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kepada makar penggulingan Presiden dan memecah belah persatuan bangsa. "Kalau demo soal Pak Ahok (jadi) tersangka tidak apa-apa, (kalau) sudah bergeser kepada gulingkan RI 1 kita harus waspada. Kalau sudah memecah belah NKRI harus waspada, kalau sudah itu, maka membagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. ***