JAKARTA - Ribuan massa diperkirakan bakal hadir dalam demo 4 November di Jakarta menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena penistaan agama. Menjelang demo itu, tiba-tiba beredar surat dari Korps Brimob Mabes Polri yang mengeluarkan status “siaga satu”.

Surat itu bernomor nomor B/ND-35/X/2016/Korbrimob tertanggal 28 Oktober 2016 dengan hal pemberitahuan siaga. Surat yang ditunjukkan pada jajaran Brimob itu menjelaskan status siaga diberlakukan mulai 28 Oktober hingga waktu yang tak ditentukan.

Soal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto jika status itu hanya berlaku internal di kalangan Brimob. “Itu untuk internal Brimob dalam rangka kesiapan personel jika sewaktu-waktu diperlukan.?Jadi itu bukan untuk keseluruhan situasi secara umum. Hanya untuk memudahkan dalam kesiapan personel Brimob,” tutur Agus Rianto, Sabtu (29/10/2016).

Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Martinus juga menegaskan hal senada dan meminta masyarakat tidak gelisah. “Status internal saja, rutin dan agar anggota siaga untuk keamanan menjaga NKRI,” tambahnya.

Untuk diketahui akan ada aksi masa melakukan demo besar-besaran pada Jumat (4/11/2016) oleh sejumlah ormas, termasuk Front Pembela Islam (FPI). Tak cuma dari Jakarta, massa diperkirakan datang dari luar kota.

Agendanya ialah mendesak Bareskrim memproses kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang juga calon gubernur petahana di Pilkada Jakarta.

Sebanyak 8000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP akan dikerahkan mengamankan aksi unjuk rasa ‘Bela Islam II’ di Balai Kota dan kantor Bareskrim Polri, Jakarta Pusat.

Imam Besar FPI Habib Rizieq menyampaikan bahwa aksi demonstrasi pada 4 November 2016 itu akan menuntut agar penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dapat direalisasikan. Sebab menurutnya, perkataan Ahok terkait surat Al-Maidah 51 sudah melukai umat Islam.

“Aksi 4 November murni jihad sesuai konstitusional. Aksi itu bukan untuk SARA bukan untuk Anti Cina, tapi murni penegakan hukum,” kata Rizieq.

Dalam kesempatan tersebut, Rizieq turut meminta agar aparat penegak hukum tidak menghalangi peserta demonstrasi untuk datang ke Balai Kota. ***