MEDAN - Wali Kota Medan harus melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan pajak parkir di Kota Medan. Walikota juga harus mengikuti semangat Presiden Jokowi yang sedang fokus memberantas pungli.
Hal ini diungkapakan Direktur Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (LSM-GEPAMA) Sumut, B Prasetya saat dihubungi Go Sumut beberapa waktu lalu.
Dikatakannya praktek nakal pengelola parkir selama ini termasuk masalah utama yang dikeluhkan warga Medan tetapi belum kunjung mendapat perhatian serius dari Pemko Medan.
“Walikota harus menindak pelaku pungli pajak parkir baik yang dilakukan PNS di lingkungan Pemko Medan maupun perusahaan pengelola parkir yang nakal secara keseluruhan dicabut izinnya,” ungkap Prasetya.
Lebih lanjut, konsumen juga diharapkan harus melakukan perlawanan terhadap pengelola parkir yang nakal melalui pengaduan atau upaya hukum. Apabila tidak mendapat respon yang patut, maka konsumen dapat melakukan pengaduan atau menempuh jalur hukum di lembaga penyelesaian sengketa konsumen.
Salah seorang warga Medan, Haslan mengatakan tarif parkir yang tidak wajar seperti dibiarkan oleh Pemko Medan. Pemkoseakan tutup mata atas persoalan yang cukup lama terjadi di Medan.
“Meski peraturan telah dibuat pemerintah, namun pengelola parkir tetap dengan seenaknya menarifkan harga yang cukup tinggi dari aturan,” ujarnya.
Seperti pengalamannya ketika parkir di areal Perkantoran Forum Nine (9) yang berada di Jalan Imam Bonjol persisnya di depan Lippo Mall, dirinya heran karena pihak petugas pengelola parkir menuliskan nilai rupiah yang begitu fantastis bagi pengendara. “Sekali parkir Rp5000 yang tertulis di kertas parkir atas nama ISS Parking Management,” bebernya.
B Prasetya menilai, harusnya yang wajar saja pengelola parkir meminta mengenakan tarifnya. Karena posisi parkir bukan berada di dalam perkantoran tersebut melainkan areal luar halaman kantor yang berdekatan dengan badan jalan.
“Mungkin keluhan ini bukan saya saja yang mengalaminya, bisa jadi pada pengendara bermotor yang parkir di lokasi tersebut,” pungkasnya.
Dikatakannya praktek nakal pengelola parkir selama ini termasuk masalah utama yang dikeluhkan warga Medan tetapi belum kunjung mendapat perhatian serius dari Pemko Medan.
“Walikota harus menindak pelaku pungli pajak parkir baik yang dilakukan PNS di lingkungan Pemko Medan maupun perusahaan pengelola parkir yang nakal secara keseluruhan dicabut izinnya,” ungkap Prasetya.
Lebih lanjut, konsumen juga diharapkan harus melakukan perlawanan terhadap pengelola parkir yang nakal melalui pengaduan atau upaya hukum. Apabila tidak mendapat respon yang patut, maka konsumen dapat melakukan pengaduan atau menempuh jalur hukum di lembaga penyelesaian sengketa konsumen.
Salah seorang warga Medan, Haslan mengatakan tarif parkir yang tidak wajar seperti dibiarkan oleh Pemko Medan. Pemkoseakan tutup mata atas persoalan yang cukup lama terjadi di Medan.
“Meski peraturan telah dibuat pemerintah, namun pengelola parkir tetap dengan seenaknya menarifkan harga yang cukup tinggi dari aturan,” ujarnya.
Seperti pengalamannya ketika parkir di areal Perkantoran Forum Nine (9) yang berada di Jalan Imam Bonjol persisnya di depan Lippo Mall, dirinya heran karena pihak petugas pengelola parkir menuliskan nilai rupiah yang begitu fantastis bagi pengendara. “Sekali parkir Rp5000 yang tertulis di kertas parkir atas nama ISS Parking Management,” bebernya.
B Prasetya menilai, harusnya yang wajar saja pengelola parkir meminta mengenakan tarifnya. Karena posisi parkir bukan berada di dalam perkantoran tersebut melainkan areal luar halaman kantor yang berdekatan dengan badan jalan.
“Mungkin keluhan ini bukan saya saja yang mengalaminya, bisa jadi pada pengendara bermotor yang parkir di lokasi tersebut,” pungkasnya.