MEDAN - Pengamat Teknologi informasi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Vincensus Sitepu meminta Pemerintah Indonesia untuk membangun mesin pencari seperti google. Pasalnya, jika tidak dilakukan, selamanya Indonesia akan tergantung kepada Google dan mesin pencari lainnya. Terlebih Indonesia cemburu kepada Google karena tidak mau bayar pajak.
“Kita tidak anti Google dan mesin pencari lainnya, justru kita termotivasi, jika Larry Page dan Sergey Brin bisa mengapa si Buyung, si Upik, si Ujang, dan lain-lain tidak bisa. Motivasi lainnya adalah karena mereka tidak bayar pajak ke Indonesia, padahal keuntungannya dari iklan besar sekali," jelasnya saat dimintai komentar oleh GoSumut, yang ditulis, Kamis (29/9/2016).
Menurutnya, sejak adanya fasilitas jaringan internet, masyarakat yang awalnya sebagai penikmat konten sekarang jadi produsen. Semua konten yang diproduksi koran, televisi, radio, media online, dan lain-lain juga bisa diproduksi oleh masyarakat.
Ia memberikan contoh di google dan media sosia, dimana ada banyak tulisan, foto, meme, film pendek, infografis, motion grafis, bahkan animasi yang diproduksi masyarakat. Sehingga saat ini yang harus dilakukan adalah Indonesia menjadi chefnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, media baru seperti Google, Facebook, Twitter, Yahoo, dan sebagainya tidak murni sosial. Pasalnya perusahaan tersebut adalah bisnis. "Bisnisnya ini bersumber dari data pengguna yang diolah menjadi sebuah data, kemudian data itu dijual kepada pengiklan," terangnya.
Seperti Amerika dan Google mempunyai kaitan erat. Sehingga dari cara-cara menghindari pajak, cara mereka mengumpulkan data, maka tidak bisa dipahami hanya dengan pendekatan ekonomi semata, namun juga politik.
“Media nasional kita di Indonesia tentu dirugikan, seperti koran cetak, online karena jatah iklan mereka berkurang oleh media baru seperti Google,”jelasnya.
“Kita tidak anti Google dan mesin pencari lainnya, justru kita termotivasi, jika Larry Page dan Sergey Brin bisa mengapa si Buyung, si Upik, si Ujang, dan lain-lain tidak bisa. Motivasi lainnya adalah karena mereka tidak bayar pajak ke Indonesia, padahal keuntungannya dari iklan besar sekali," jelasnya saat dimintai komentar oleh GoSumut, yang ditulis, Kamis (29/9/2016).
Menurutnya, sejak adanya fasilitas jaringan internet, masyarakat yang awalnya sebagai penikmat konten sekarang jadi produsen. Semua konten yang diproduksi koran, televisi, radio, media online, dan lain-lain juga bisa diproduksi oleh masyarakat.
Ia memberikan contoh di google dan media sosia, dimana ada banyak tulisan, foto, meme, film pendek, infografis, motion grafis, bahkan animasi yang diproduksi masyarakat. Sehingga saat ini yang harus dilakukan adalah Indonesia menjadi chefnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, media baru seperti Google, Facebook, Twitter, Yahoo, dan sebagainya tidak murni sosial. Pasalnya perusahaan tersebut adalah bisnis. "Bisnisnya ini bersumber dari data pengguna yang diolah menjadi sebuah data, kemudian data itu dijual kepada pengiklan," terangnya.
Seperti Amerika dan Google mempunyai kaitan erat. Sehingga dari cara-cara menghindari pajak, cara mereka mengumpulkan data, maka tidak bisa dipahami hanya dengan pendekatan ekonomi semata, namun juga politik.
“Media nasional kita di Indonesia tentu dirugikan, seperti koran cetak, online karena jatah iklan mereka berkurang oleh media baru seperti Google,”jelasnya.