Home >  Berita >  Umum

Akreditasi RSUD Sibuhuan Masih dalam Proses

Akreditasi RSUD Sibuhuan Masih dalam Proses
Pokja PPI Samsul Bahri, Pokja KPS Rahmaisyah, Pokja SKP Ahmad Hasan, dan Pokja HPK dan Alamsyah Hsb rapat internal terkait upaya untuk pengajuan Akreditasi RSUD Sibuhuan
Rabu, 28 September 2016 15:57 WIB
Penulis: Sufriady Halomoan

PADANG LAWAS -  Direktur RSUD Sibuhuan dr Elni Rubianti Daulay, memastikan pengurusan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas (Palas) masih dalam proses.

Dijelaskan dia, sampai saat ini persiapan akreditasi sudah mencapai 60 persen, kendala kita berada di SDM kualifikasi pegawai dan staf, misalnya harus merubah system pelayanan  sewaktu menerima pasien.

“Meskipun demikian, persiapan di Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pencegahan Infeksi (PPI) RSUD Sibuhuan sudah mencapai 90 persen, karena pada tahun 2015 kemarin kita sudah mendatangkan Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dari Jakarta,” ungkapnya kepada GoSumut, Rabu (28/9/2016).

Secara terpisah, Pokja Akreditasi RSUD Sibuhuan masing-masing Pokja PPI Samsul Bahri, Pokja Kualifikasi Pegawai dan Staf (KPS) Rahmaisyah, Pokja Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Ahmad Hasan, dan Pokja Hak Pasien dan Keluarga (HPK) dan Alamsyah Hsb kepada GoSumut menyatakan saat ini mereka sedang disibukkan dengan urusan Akreditasi RSUD Sibuhuan.

Ads
Untuk Pokja SKP kata Ahmad Hasan, persiapannnya sudah mencapai 60 sampai 70 persen. Kendala yang dihadapi beberapa item sasaran membutuhkan alat baru, yang sampai saat ini alat yang dipesan tersebut belum juga datang.

“Direncanakan bulan Oktober 2016 alat baru itu sudah sampai ke RSUD Sibuhuan, kemudian akan disosilisasikan kesetiap ruangan yang membutuhkan alat tersebut, setelah itu baru evaluasi sudah sejauh mana pengetahuan pegawai tentang penggunaan alat tersebut, kemudian baru diterapkan di RSUD Sibuhuan ini,”terangnya.

Sementara untuk KPS kata Rahmaisyah persiapannya baru mencapai 20 persen, karena di Pokja inilah yang paling susah untuk diterapkan. Pengaplikasiannya butuh konsultan untuk memverifikasi data, dan pola ketenagakerjaan.

“Didalam Pokja KPS yang harus dipesiapkan panitia ada 17 item termasuk komite medic, perawatan , kebijakan dan peraturan, dan hospital byloss, dan KPS juga merupakan bagian dari dokumentasi dari akreditasi RSUD,” papar Rahmaisyah yang akrab disapa Kak Ime itu.

Langkah untuk mewujudkan tersebut lanjut Kak Ime, pihaknya sudah mulai meningkatkan kerjasama dan saling koordinasi dengan seluruh instansi terkait, utamanya dengan pegawai RSUD Sibuhuan.

Dan Pokja HPK kata Alasmyah Hsb penerapannya sudah mencapai 50 persen, diantaranya pihak RSUD sudah memberikan infomasi dan akan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang hendak berobat ke RSUD Sibuhuan.

“Setelah ke empat Pokja itu bisa tercapai untuk diterapkan di RSUD Sibuhuan, maka akan dihubungi pihak KARS untuk menilai penerapannya, selanjutnya mengeluarkan dan menyerahkan akreditasi type C,”terang Mereka.

Mereka optimis dalam waktu dekat ini dan pailing lambat Januari 2017, RSUD Sibuhuan akan mendapatkan akreditasi type C yang mengacu pada Permenkes Nomor 56 Tahun 2016.

Editor : Arif
Kategori : Umum, Gonews Group, Padang Lawas
www www