MEDAN - Seharusnya Pemprovsu sebagai pemegang saham terbesar harus lebih aktif dalam memperhatikan kinerja dari BUMD yang ada. Hal ini disampaikan Sekertaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum kepada GoSumut, Senin (26/9/2016). "Jika memang ada kedapatan BUMD yang memiliki program kerja yang tidak jelas, maka lebih baik BUMD tersebut dibubarkan saja," tegas Rurita.

Sebagai pemegang saham BUMD, sudah seharusnya Pemprovsu lebih inten dalam mengawasi kinerja dari BUMD yang ada dan jika ada kedapatan BUMD yang program kerjanya tidak jelas, lebih baik BUMD itu dibubarkan saja.

Rurita pun menjelaskan, bahwa tindakan tersebut dilakukan guna melakukan efesiensi anggaran  yang dimiliki Pemprovsu saat ini akibat adanya penundaan DAU dari pusat.

"Karena itu keberadaan BUMD seharusnya berguna untuk keberlangsungan hidup orang banyak. Sehingga sudah seharusnya Pemprovsu harus lebih jeli lagi dalam melihat dan memperhatikan kinerja dari BUMD yang ada.