JAKARTA - Meski banyak terjadi kericuhan dalam pertandingan di beberapa cabang olahraga (cabor) akibat kepemimpinan wasit, Menpora Imam Nahrawi tetap saja menilai penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat 2016 berjalan bagus.

Alasannya, masalah kepemimpinan wasit yang banyak disorot tersebut bukan tanggung jawab Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON).

"Persoalan wasit yang disorot kemarin, bukan wewenang PB PON tapi wewenang antara KONI dengan cabor," kata Imam Nahrawi dalam acara jumpa pers di Media Center Utama PON XIX Trans Luxury Hotel Bandung, Jumat (23/9/2016).

Penilaian tersebut, kata Imam, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan selama ini. "Secara objektif saya menilai penyelenggaraan PON sudah berjalan baik kalau ada hal-hal yang kurang itu sudah dievaluasi oleh PB PON," katanya.

Untuk mensukseskan penyelenggaraan pesta olahraga empat tahunan ini, Imam meminta PB PON, KONI Pusat dan cabor cepat menyelesaikan permasalahan yang timbul.

"Kemenpora meminta kepada KONI Pusat agar terus mengawasi, memantau dan melaporkan soal-soal yang ada di lapangan dan menyelesaikan bersama PB PON dan setiap cabor. Harus cepat dan tidak boleh tertunta," katanya.

Ke depan, kata Imam, PB PON, KONI dan cabor terus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta meningkatkan komunikasi.

"Faktor komunikasi yang harus diperhatikan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai harapan" jelasnya.

Dari hasil rapat evaluasi antara Kemenpora dan PB PON XIX, kata Imam, muncul masukan dari chef de mission agar ke depannya atlet yang berprestasi di ajang tersebut harus didorong secara maksimal sebagai bahan persiapan Indonesia untuk berlaga di ajang olahraga tingkat internasional.

"Pemerintah akan memantau setiap juara sehingga nanti kita konsentrasikan di pelatnas. Hasil PON ini akan dijadikan momentum menyeleksi atlet hebat untuk disiapkan ke Asian Games 2018 dan Olimpiade 2020," ujarnya.

Imam juga mengungkapkan bahwa menjadi penyelenggaraan PON tidak mudah. Makanya, dia meminta pelaksanaan PON XIX dijadikan pembelajaran bagi daerah lainnya.

"Pembiayaan PON XIX dan Peparnas itu didanai lewat APBD Pemprov (Jabar) sekitar Rp2 triliun. Pemerintah pusat hanya menyokong akomodasi, transportasi, honor dan pengawasan sekitar Rp130 miliar. Tuan rumah PON berikutnya harus menyiapkan diri," katanya.

Lebih jauh Imam minta Pemprov Jawa Barat menjaga venue yang dibangun untuk PON XIX. "Jangan sampai terbengkalai venue yang baru dibangun sehingga bisa tetap dirasakan manfaatnya untuk ajang olahraga," ujarnya. ***