MEDAN - Permainan obat antara farmasi dan dokter, bukan tanpa sebab. Namun, hal ini dapat diatasi apabila pemerintah mau menanggung biaya SKP dokter dari kas APBN. Bukan malah membebankan dokter untuk mencari dana sendiri. "Jadi siapa yang bertanggung jawab? Kalau negara mau membiayainya, tentu ini tidak akan menjadi peluang," tegas Ketua IDI Cabang Medan, dr Ramlan Sitompul, Jumat (16/9/2016) sore.

Meski demikian, IDI Cabang Medan sangat mendukung agar permainan obat ini dapat dibongkar tuntas oleh penegak hukum agar ke depan, tidak menjadi polemik bagi dunia kedokteran.

"Kalau memang ada, supaya dibongkar saja. Jangan sampai nanti menjadi polemik," pungkasnya.