JAKARTA - Pada perhelatan PON 2016 ini, akan ada 44 cabang olah raga yang diperlombakan untuk memperebutan 2.492 medali, dan 756 diantaranya emas.

PON XIX Jawa Barat, akan berlangsung dari 17 September 2016 sampai 29 September 2016 di pronvinsi Jawa Barat. Disana akan ada 5.533 atlet yang berlaga, dan dibantu 4.071 tim pendukung atlet.

Dan untuk menyukseskan kegiatan acara PON ini, maka alokasi anggaran yang akan dihabiskan sebesar Rp2.3 triliun. Alokasi anggaran sebesar ini menurut Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky khadafi, dikelola kurang transparan, dan lelang yang juga penuh keanehan dan kejanggalan.

"Misalnya saja, ada alokasi anggaran yang disediakan pada tahun 2016, sebesar Rp274.013.522.926. Tapi alokasi anggaran yang dilelang, melalui sistem elektronik Jawa Barat, hanya sebesar Rp124.531.187.000. Jadi, ada sisa anggaran, yang kemungkinan belum di lelang, atau alokasi anggaran sebesar Rp149.482.335.926. Alokasi ini mungkin tidak lelang lantaran biar Pemda/Provinsi dicap sebagai yang paling jago dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran negara," ujar Ucok kepada GoNews.co, Jumat (16/09/2016) di Jakarta.

Jadi, kata dia, alokasi anggaran sebesar Rp149.4 belum dilelang, terkesan biar bisa "dimain-mainkan". Potensi kebocoran sangat rawan sekali. "Seharusnya, alokasi ini dilelang agar kebocoran bisa dikendalikan, dan anggaran ini bukan diperuntukan buat pemda Provinsi Jawa barat yang jadi panitia penyelenggara," tukasnya.

Selanjutnya, anggaran yang  belum dilelang sebesar Rp148.4 miliar, dan alokasi yang sudah dilelang sebesar Rp124.5 miliar.

Walaupun ada proyek sebesar Rp124.531.187.000 untuk tahun 2016 yanh dilelang dengan 12 item proyek kata dia, bukan tidak ada potensi kebocoran. Tetapi, tetap saja, ditemukan potensi kebocorannya dengan potensi kerugian negara sebesar Rp6.698.979.200. "Hal ini sungguh memilukan sekali, anggaran PON bisa bocor," tandas Ucok.

Sedangkan pada tahun 2015 kata dia, ada proyek PON yang dilelang sekitar 22 item melalui sistem elektronik. Dari 22 item proyek ini, nilai sebesar Rp31.975.201.800, dan potensi kerugian negara sebesar Rp434.346.580.

"Maka untuk itu, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada KPK yang sedang mengawasi PON di bandung, untuk segera memanggil Gubernur Jawa barat, Ahmad Heryawan untuk diperiksa lantaran ada potensi kerugian negara," pintanya.

Masih menurut Ucok, KPK jangan lupa untuk panggil juga Menteri pemuda dan olahraga, Imam Nahrawi. Karena di instansi yang dia pimpin ada juga kejanggalan anggaran PON pada saat lelang sebesar Rp14.9miliar pada tahun 2015. "Lelang itu bernama "pengadaan fasilitas peralatan olahraga untuk PON XIX tahun 2016 di bandung". KPK jangan diam," pungkasnya. ***