JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen. Pol. Budi Waseso berharap tidak ada lagi tanaman ganja yang sengaja dibiarkan tumbuh di Indonesia, terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.
Budi meyakini upaya memberantas tanaman ganja di Indonesia bisa diwujudkan selama pemerintah dan seluruh pihak berkepentingan mau bekerja sama memerangi narkotik.
Mantan Kepala Bareskrim Polri itu memberikan gambaran, sebuah negara yang terkenal sebagai penghasil opium terbesar di dunia perlahan bisa mengikis kebiasaan petani menanam opium karena pemerintahannya concern untuk perang terhadap narkotik.
"Saya melihat bagaimana sebuah negara yang tadinya penghasil opium dunia, sekarang hilang. Masyarakatnya tidak menanam opium lagi, namun tanaman lain. Ini harapan saya untuk disamakan dengan gubernur Sumut dan Aceh untuk tidak menanam lagi ganja," kata Budi seperti diberitakan detikcom, kemarin.
Pernyataan itu disampaikan oleh Budi ketika menjadi pengisi materi pemaparan mengenai bahaya narkotik di Indonesia dalam acara penutupan sekolah calon kepala daerah PDI Perjuangan di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat.
Budi mengatakan Presiden Joko Widodo telah tegas mendeklarasikan perang terhadap narkotik. Namun menurutnya sampai saat ini belum ada kementerian yang fokus mengagendakan perang terhadap narkotik.
"Memang tanaman ganja ini bermanfaat untuk wilayahnya, namun berbahaya. Sekarang siapa seharusnya yang berwenang? Itu Kementerian Pertanian, bukan BNN, tapi (kami yang turun) karena kami bertanggung jawab secara kemanusiaan," kata Buwas.
Tak Mau Seperti Duterte
Meski dikenal tegas memerangi narkotik sejak memimpin BNN, Budi menyatakan dirinya berbeda dan tak mau disamakan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Sejak memimpin Filipina Mei lalu, Duterte menerapkan sanksi tegas terhadap para pengedar narkotik di negaranya. Polisi setiap harinya dikabarkan menembak mati beberapa tersangka pengedar narkotik.
Menurut Budi, persoalan narkotik itu bergantung dengan cara pandang negara yang menanganinya. Filipina dalam hal ini diakui telah menerapkan langkah drastis dalam pemberantasan narkotik.
Meski demikian, kata Budi, Indonesia juga punya cara tersendiri untuk menunjukkan ketegasan dalam memerangi narkotik.
"Bisa saja melakukan tindakan tegas, tapi kita tidak harus menirup Filipina. Tujuannya adalah bagaimana memerangi ini, negara terhindar dari narkotik," kata Budi.
Saat berkunjung ke Indonesia, Duterte pun membanggakan prestasinya selama dua bulan menjalankan kampanye antinarkotik.
Sejak dilantik 30 Juni lalu, sekitar 3.000 bandar narkoba tewas, baik itu di tangan aparat tanpa proses peradilan maupun persaingan antar-geng. Sejak kampanye, Duterte telah mengizinkan tembak mati bandar dan pengguna narkoba.
Duterte pun dibombardir kecaman dari berbagai komunitas internasional. Namun ia tak peduli karena menurutnya, kasus narkoba di negaranya sudah sangat parah.
"Apalah artinya nyawa 1.000 orang ketimbang 3,7 juta orang yang menderita karena narkotik? Jika kalian menjual narkotik di negara kami, saya akan membunuh kalian karena kalian menghancurkan seluruh generasi," katanya disambut tepuk tangan meriah ketika berbbicara di podium balairung Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (9/9).
Mantan Kepala Bareskrim Polri itu memberikan gambaran, sebuah negara yang terkenal sebagai penghasil opium terbesar di dunia perlahan bisa mengikis kebiasaan petani menanam opium karena pemerintahannya concern untuk perang terhadap narkotik.
"Saya melihat bagaimana sebuah negara yang tadinya penghasil opium dunia, sekarang hilang. Masyarakatnya tidak menanam opium lagi, namun tanaman lain. Ini harapan saya untuk disamakan dengan gubernur Sumut dan Aceh untuk tidak menanam lagi ganja," kata Budi seperti diberitakan detikcom, kemarin.
Pernyataan itu disampaikan oleh Budi ketika menjadi pengisi materi pemaparan mengenai bahaya narkotik di Indonesia dalam acara penutupan sekolah calon kepala daerah PDI Perjuangan di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat.
Budi mengatakan Presiden Joko Widodo telah tegas mendeklarasikan perang terhadap narkotik. Namun menurutnya sampai saat ini belum ada kementerian yang fokus mengagendakan perang terhadap narkotik.
"Memang tanaman ganja ini bermanfaat untuk wilayahnya, namun berbahaya. Sekarang siapa seharusnya yang berwenang? Itu Kementerian Pertanian, bukan BNN, tapi (kami yang turun) karena kami bertanggung jawab secara kemanusiaan," kata Buwas.
Tak Mau Seperti Duterte
Meski dikenal tegas memerangi narkotik sejak memimpin BNN, Budi menyatakan dirinya berbeda dan tak mau disamakan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Sejak memimpin Filipina Mei lalu, Duterte menerapkan sanksi tegas terhadap para pengedar narkotik di negaranya. Polisi setiap harinya dikabarkan menembak mati beberapa tersangka pengedar narkotik.
Menurut Budi, persoalan narkotik itu bergantung dengan cara pandang negara yang menanganinya. Filipina dalam hal ini diakui telah menerapkan langkah drastis dalam pemberantasan narkotik.
Meski demikian, kata Budi, Indonesia juga punya cara tersendiri untuk menunjukkan ketegasan dalam memerangi narkotik.
"Bisa saja melakukan tindakan tegas, tapi kita tidak harus menirup Filipina. Tujuannya adalah bagaimana memerangi ini, negara terhindar dari narkotik," kata Budi.
Saat berkunjung ke Indonesia, Duterte pun membanggakan prestasinya selama dua bulan menjalankan kampanye antinarkotik.
Sejak dilantik 30 Juni lalu, sekitar 3.000 bandar narkoba tewas, baik itu di tangan aparat tanpa proses peradilan maupun persaingan antar-geng. Sejak kampanye, Duterte telah mengizinkan tembak mati bandar dan pengguna narkoba.
Duterte pun dibombardir kecaman dari berbagai komunitas internasional. Namun ia tak peduli karena menurutnya, kasus narkoba di negaranya sudah sangat parah.
"Apalah artinya nyawa 1.000 orang ketimbang 3,7 juta orang yang menderita karena narkotik? Jika kalian menjual narkotik di negara kami, saya akan membunuh kalian karena kalian menghancurkan seluruh generasi," katanya disambut tepuk tangan meriah ketika berbbicara di podium balairung Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (9/9).