PADANGSIDIMPUAN -Pendistribusian tiga Kartu sakti Presiden Jokowi, yakni Kartu Indonesia Pintar(KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan KKS di wilayah Tabagsel, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu dikarenakan ada SKPD yang tidak tidak dilibatkan. Bahkan sampai warga yang menerima kartu juga tidak tahu kegunaannya. Hasil Pantauan yang dilakukan wartawan, seperti di Kota Padangsidimpuan (Psp) untuk KIP, pihak Dinas Pendidikan mengaku ada sebanyak 4.639 kartu untuk tingkat SD yang diterima mereka hingga Juni 2016 lalu. Dari jumlah tersebut, hingga Agustus kemarin baru 938 penerima yang mendaftar kembali. "Untuk KIP pendistribusiannya sudah kita serahkan ke pihak kecamatan, lalu dari pihak kecamatan ke kelurahan dan dari kelurahan langsung ke penerimanya," ungkap Royana, Kasi Subsidi dan Bantuan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Psp, yang ditulis Jumat (8/9/2016).

Lamanya penerima melapor kembali ke pihak Dinas Pendidikan, menurt Royana disebabkan, pada waktu penyaluran kemarin bertepatan dengan libur semester.

"Kendalanya disitu, karena libur atau penerima ada yang belum melapor kembali ke sekolahnya," tukasnya setelah disalurkan ke penerima, penerima harus melaporkan kembali ke masing-masing sekolahnya dan pihak sekolah melaporkannya kembali ke Dinas pendidikan.

Begitu juga untuk pencairan, hingga sampai saat ini, belum ada satupun penerima yang mencairkannyam.

"Setahu saya untuk pencairannya juga belum ada," sebutnya dan untuk pencairan langsung ke pihak penerima melalui Bank BRI.

Serupa dengan KIP, Dinkes Psp juga tak tahu banyak berapa jumlah alokasi dan distribusi KIS di Wilayahnya.

Kepala Bidang Promosi dan Sarana Kesehatan di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Ita Arbaiya mengatakan, hingga saat ini, September 2016 berapa alokasi/kuota KIS tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya dengan alasan pihak yang menangani dan menyalurkannya adalah BPJS. Bahkan pada Agustus kemarin, mereka sempat diminta oleh pihak BPJS Padangsidimpuan untuk mendistribusikan sebanyak 119 KIS ke masyarakat yang ada di 6 Kecamatan (Padangsidimpuan Utara, Selatan, Tenggara, Hutaimbaru, Batunadua dan Angkola Julu). Namun, nama pemilik kartu tidak sesuai dengan alamat dan Puskesmas yang ada.

"Ada nama dan alamatnya, tapi pusksesmasnya tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Jadi kami kembalikan lagi ke pihak BPJS," terangnya, Kamis (8/9/2016).

Bahkan, ia juga mengaku pendistribusian KIS untuk wilayah Padangsidimpuan sempat dilakukan oleh pihak jasa pengiriman (JNE).

"Pernah langsung JNE yang mendistribusikannya dan mengantarkan masing-masing kartu ke alamat penerima. Tapi kita tidak tahu, berapa jumlah kartu (KIS) yang sudah didistribusikan," jelas Ita dan pada Mei lalu mencatat ada sebanyak  46.849 KIS yang menjadi kuota untuk wilayah Padangsidimpuan.

Bahkan sebagian warga juga ada yang sudah mendapat kartu KKS, KIP dan KIS tapi tak paham bagaimana cara menggunakannya.

"Sampai saat ini kami tidak tahu bagaimana menggunakan kartu-kartu ini, seperti KKS ini apa dan untuk apa kami tidak tahu. Begitu juga dengan KIP yang dikaih untuk anak kami, sampai sekarang tidak ada pencairannya. Jadi untuk apa kartu-kartu ini diberikan dan dibagi pemerintah?," tukas B Nasution (40) warga Kantin yang menjadi pemegang KKS mengeluh dan bertanya-tanya.