MEDAN – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara dan IDI Cabang Medan sepakat menolak pendidikan dokter layanan prima (DLP) di tanah air. Penolakan ini sendiri sesuai dengan hasil Muktamar IDI ke-29 di Medan beberapa waktu lalu. Makanya, IDI Sumut kembali mengingatkan kepada seluruh anggota IDI agar tidak mengikuti pendidikan DLP ini. Sebab, DLP dinilai hanya pendidikan mubazir bagi dokter. “Penolakan itu sudah sesuai dengan hasil Muktamar IDI ke-29 di Medan. Jadi kita sudah memboikot program pendidikan tersebut,” kata Sekretaris IDI Sumut Khairani Sukatendel, kepada wartawan, Senin (5/9).

Bahkan dalam akun Facebooknya tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.54, Khairani membuat postingan, yang ikut pendidikan DLP adalah pengkhianat Muktamar IDI ke-29, dengan menyertakan foto salah satu dokter yang dinyatakan lulus DLP di Universitas Padjajaran tahun ajaran 2016 jenjang PPDS.

Hal itu membuat kawan sejawat sesama dokter ikut berkomentar dan menilai masih ada dokter yang berkhianat karena tidak tunduk pada IDI. Karena itu, seluruh cabang IDI diminta untuk melakukan pengawasan terhadap anggotanya agar tidak mengikuti DLP. “Kita sudah menyosialisasikan kepada cabang-cabang agar tidak merekomendasaikan anggotanya ikut DLP. Selain itu, kita juga sudah menyurati Presiden RI untuk meniadakan atau membatalkan DLP,” imbuhnya.

Menurut Khairani, pendidikan DLP hanya akan memberatkan calon dokter dan merendahkan serta meragukan kompetensi dokter yang sudah lulus. Padahal, dokter tanpa mengikuti DLP dinilai sudah berkompetensi karena sudah melalui proses uji kompetensi untuk proses sertifikasi dan masa internsip dokter yang diatur dalam UU pendidikan kesehatan. “Kasihan para dokter terus dituntut untuk sekolah, padahal setelah wisuda seharusnya mereka sudah bisa menjalankan ilmunya. Kalau masih sekolah lagi sekitar 2 tahun selain biaya, mereka juga akan terbebani dengan waktu,” tambahnya.

Terkait penambahan kompetensi, seharusnya dokter bisa melakukannya dengan kursus. “Selama ini dokter tanpa DLP juga sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan. Jadi kenapa harus diberatkan dengan pendidikan,” tambahnya.

Ketua IDI Medan Ramlan Sitompul menyatakan, sampai saat ini belum ada mendapatkan informasi anggotanya mengikuti pendidikan DLP. Namun, ingatkan kepada para dokter untuk mentaati hasil muktamar IDI ke-29 di Medan yang menolak adanya DLP. “Belum ada anggota yang ikut, memang itu hak mereka kalau ikut DLP. Yang jelas sudah diputuskan dalam muktamar untuk tidak ikut DLP, kembali lagi seharusnya ditaati,” pungkasnya.