MEDAN - Bergulirnya isu pergantian sejumlah pejabat di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam waktu dekat ini, mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Medan. Wakil rakyat pun meminta Marasutan dicopot. Hal itu dikarenakan kinerjanya buruk dan gagal menjalankan sejumlah program kerja mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), dan mutu pendidikan di Kota Medan ikut menurun.
“Kita minta wali kota memprioritaskan pergantian Kadis Pendidikan. Marasutan itu pantas diganti karena tidak memiliki target dan program kerja yang jelas. Buktinya, saat LKPJ banyak progam tidak terlaksana, begitu juga di LPJ banyak anggaran menjadi Silpa,” ujar Ketua Komisi A DPRD Medan Roby Barus, ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Jumat (26/8/2016).
Lebih lanjut politisi PDI P ini mengatakan, bukti lain kinerja Marasutan sangat buruk adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dimana banyak pihak sekolah negeri yang menerima siswa sisipan melebihi daya tampung karena ketidaktegasan Kadis.
Selain itu desakan untuk pergantian juga diusulkan ke sejumlah SKPD yang dijabat Plt Kadis. Karena harus dipimpin pejabat defenitif. “Pejabat defenitif kan lebih tanggungjawab dan memiliki keseriusan yang tinggi,” tambah Roby.
Sedangkan pejabat yang sudah lama menjabat posisi Kadis, Roby meminta kepada Wali Kota Medan untuk dilakukan penyegaran. Karena kejenuhan sehinga kinerjanya sangat lemah.
“Kita minta wali kota memprioritaskan pergantian Kadis Pendidikan. Marasutan itu pantas diganti karena tidak memiliki target dan program kerja yang jelas. Buktinya, saat LKPJ banyak progam tidak terlaksana, begitu juga di LPJ banyak anggaran menjadi Silpa,” ujar Ketua Komisi A DPRD Medan Roby Barus, ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Jumat (26/8/2016).
Lebih lanjut politisi PDI P ini mengatakan, bukti lain kinerja Marasutan sangat buruk adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dimana banyak pihak sekolah negeri yang menerima siswa sisipan melebihi daya tampung karena ketidaktegasan Kadis.
Selain itu desakan untuk pergantian juga diusulkan ke sejumlah SKPD yang dijabat Plt Kadis. Karena harus dipimpin pejabat defenitif. “Pejabat defenitif kan lebih tanggungjawab dan memiliki keseriusan yang tinggi,” tambah Roby.
Sedangkan pejabat yang sudah lama menjabat posisi Kadis, Roby meminta kepada Wali Kota Medan untuk dilakukan penyegaran. Karena kejenuhan sehinga kinerjanya sangat lemah.