Home >  Berita >  Peristiwa

Bentrok Berdarah Kepulauan Meranti Riau, Indonesia Police Watch: Komnas HAM dan Komisi III DPR Harus Panggil Kapolri Beserta Kapolda

Bentrok Berdarah Kepulauan Meranti Riau, Indonesia Police Watch: Komnas HAM dan Komisi III DPR Harus Panggil Kapolri Beserta Kapolda
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane. (istimewa)
Jum'at, 26 Agustus 2016 17:32 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut, kejadian bentrokan berdarah di Kepulauan Meranti Riau, membuktikan jajaran Kepolisian belum bisa memberikan rasa aman bagi warga. Bahkan dirinya menyebut kepolisian tidak pernah berubah.

Untuk mengusut kejadian tersebut, pihaknya meminta Komnas HAM dan Komisi III DPR segera memanggil Kapolri dan Kapolda Riau.

"Kasus bentrokan warga dan kepolisian yang berujung tewasnya satu warga menunjukkan bahwa Polri tidak pernah berubah. Komisi III DPR juga perlu memanggil Kapolri dan Kapolda untuk mempertanyakan apa yang terjadi sesungguhnya. Kasus ini tidak boleh didiamkan, sebab akan menjadi api dalam sekam yang akan terus menerus memicu permusuhan msyarakat dengan Polisi," ungkap Neta S Pane kepada GoNews.co, Jumat (26/08/2016).

Dirinya juga meminta, agar Komnas HAM juga turut mengusut. "Komnas HAM harus segera mengusut kematian tersangka dan pendemo di Mapolres Meranti," tegasnya.

Menurutnya, dengan tewasnya tersangka pembunuh Polisi di Polres Meranti, semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya kantor Polisi bukanlah tempat yang aman bagi pencari keadilan.

"Semangat pelayanan, mengayomi dan melindungi yang menjadi jargon Polri selama ini menjadi sebuah jargon kosong yang jauh dari kenyataan, faktanya jangan ditutup-tutupi, bahwa Polisi masih mengedepankan kekuatan fisik ketimbang kekuatan otak," tukasnya.

Jika ini terus terjadi kata Neta S Pane, bukan mustahil kantor Polisi dan personil Kepolisian yang sebenarnya adalah aparatur keamanan, bakal menjadi musuh masyarakat dan menjadi tempat yang tidak nyaman.

"Untuk itu saya pikir Mabes Polri harus turun tangan menyelesaikan kasus ini. Polri harus menurunkan propam bukan hanya dari Polda Riau saja. Supaya kasus ini terusut tuntas dengan transparan," pungkasnya. (***)
Kategori : Peristiwa, Pemerintahan
www www