MEDAN - Penutup kepala Presiden Jokowi pada acara Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba (KKPDT) di Balige mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Tetapi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Elisa Marbun menegaskan, tali-tali (penutup kepala) yang dikenakan Presiden Jokowi murni digunakan untuk perayaan KKPDT bukan untuk acara adat Batak Toba. "Terkait masalah tali-tali yang dikenakan Pak Presiden, kami sudah terlebih dulu melakukan konsultasi kepada 3 penenun ulos di Tanah Batak Toba, yakni penenun dari Silindung, Toba Dan Samosir," tegasnya kepada GoSumut, Selasa (23/8/2016).

Menurutnya, ketiga penenun ulos tersebut merupakan penenun yang sudah sangat terkenal di Kawasan di tiga daerah tersebut. Bahkan, lanjutnya, mereka  sering membuat tenunan seperti yang dikenakan Presiden RI dan pejabat lain untuk dikenakan dalam acara budaya maupun karnaval.

"Para penenun ulos tersebut juga selama ini sudah paham akan penggunaan pemakaian talitali kepada sejumlah pejabat selama ini khususnya untuk kegiatan acara karnaval itu," pungkasnya.

Bahkan tali-tali yang dipakai Presiden Jokowi sudah menghimpun dari tiga kampung penenun ulos. Karena penenun asli ulos Tapanuli yang sudah berusia 80 tahun.

"Kalau modelnya ada yang panjang rambe-rambe dan ada yang pendek itu boleh saja menurut penenun ulos. Namun yang terpenting itu sesuai dengan dasar dari bentuk ulos yang dibuat tali-tali dengan tidak menghilangkan makna dari ulos seperti hitam, putih dan merah," katanya lagi.

Jika memang terdapat modifikasi, lanjutnya lagi, itu hanya digunkan dalam acara karnaval tanpa menghilangkan makna arti ulos dalam hal pemakaian tali-tali di kepala seorang pejabat tinggi.

"Sudah banyak yang memakai bentuk tali-tali yang dipakai Presiden RI Ir. Jokowi pada acara KKPDT tersebut. Dan kain ulos yang digunakan untuk tali-tali tersebut adalah ulos tuntuman yang sering dipakai sebagai kain ulos penutup kepala pria yang sudah menikah," ujarnya.

Dia juga berharap kepada masyarakat Batak Toba khususnya yang mengaku sebagai tokoh adat di Tanah Batak Toba dapat mendukung kehadiran Presiden RI selama empat hari di Tanah Batak tanpa mencari-cari masalah yang dikenakan oleh Presiden RI. "Selain itu, belum ada pernah satupun presiden yang mau tinggal empat hari di tanah Batak. Ini dilakukan semata-mata untuk memajukan Tanah Batak," tambahnya.